Komisi IV DPR Sentil Rencana Impor Beras 1.000 Ton dari AS

Pantau - Rencana impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat (AS) di tengah klaim ketersediaan stok nasional memicu sorotan tajam parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak transparansi pemerintah atas kebijakan tersebut di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Fakta lapangan menunjukkan kenaikan harga energi global dan lonjakan biaya logistik akibat dinamika geopolitik berpotensi melipatgandakan beban impor nasional. Penggelembungan ongkos distribusi mengancam stabilitas harga bahan pokok dalam negeri.

"Persoalannya bukan hanya besar atau kecil volumenya. Pemerintah harus terbuka mengenai jenis beras yang diimpor, siapa penggunanya, apa dasar kebutuhannya, dan bagaimana mekanisme distribusinya," desak legislator Fraksi PKS tersebut saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dia meminta pemerintah memprioritaskan penyerapan hasil panen petani lokal daripada membuka celah perluasan impor pangan. Penguatan produksi dalam negeri menjadi benteng utama menjaga kedaulatan pangan nasional.

Dia juga menyinggung potensi lonjakan harga komoditas impor lain seperti gandum, kedelai, daging, serta bahan baku pakan ternak. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar makin memperberat beban APBN serta menaikkan potensi inflasi.

"Dampaknya akan bergerak seperti efek domino. Ketika harga minyak dan ongkos logistik naik, harga pangan impor ikut tertekan. Jika pada saat yang sama rupiah melemah terhadap dolar AS, beban impor Indonesia akan semakin mahal," cetusnya.

Studi ketahanan ekonomi mencatat lonjakan harga BBM dunia berpotensi menaikkan biaya produksi pertanian hingga 30 persen. Penyiapan langkah mitigasi terukur menjaga daya beli masyarakat kelas bawah.

Johan turut menyoroti ketergantungan pada impor pangan dan energi sebagai ancaman serius pertahanan negara. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan industri pupuk mandiri serta pengembangan energi alternatif.

"Konflik ini harus menjadi peringatan bahwa ketergantungan terhadap pangan dan energi impor merupakan kerentanan strategis. Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari pertahanan negara," ungkap politikus asal Dapil Nusa Tenggara Barat I ini.

Penguatan cadangan beras pemerintah memangkas ketergantungan pasokan luar negeri. Pihaknya terus kawal alokasi anggaran sektor pertanian demi terwujudnya kemandirian pangan nasional.