Jakarta, tvOnenews.com — Rebranding layanan kependudukan dan pencatatan sipil terus didorong untuk memperkuat akurasi data sekaligus memastikan pelayanan publik dan bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Daerah yang dirangkaikan dengan Rebranding Dukcapil Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan digelar di Kompleks Pemerintah Daerah Bandung Barat, Lantai 4, Gedung B, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari, Wakil Bupati Bandung Barat H. Asep Ismail, serta jajaran pejabat pusat dan daerah terkait.
Dede Yusuf menyoroti persoalan ketidaktepatan pendataan bantuan sosial (bansos) yang hingga kini masih menjadi tantangan di lapangan. Menurutnya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
“Masih ada warga yang hidupnya sangat memprihatinkan, namun sama sekali belum pernah menerima bantuan. Sebaliknya, yang tergolong berkecukupan justru tercatat sebagai penerima bantuan,” ujar Dede.
Menurutnya, persoalan tersebut salah satunya disebabkan belum terwujudnya satu data nasional yang terpadu dan akurat. Integrasi data antarlembaga menjadi penting agar pemerintah memiliki gambaran yang sama mengenai kondisi masyarakat.
Dede mengatakan, ketidaksinkronan data juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara. Karena itu, data kependudukan perlu terhubung dengan berbagai data pendukung, termasuk yang dikelola BPJS Kesehatan dan instansi lainnya.
“Kalau datanya tidak sinkron, negara bisa mengeluarkan anggaran yang terlalu besar untuk bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Dede juga menyinggung persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang masih menghadapi masalah serupa. Menurutnya, data kependudukan harus diperbarui secara berkelanjutan, termasuk ketika terjadi kematian, perpindahan domisili, maupun peristiwa kependudukan lainnya.
“Dengan sistem data yang terintegrasi dan terhubung secara langsung, setiap kali ada warga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau terjadi peristiwa kependudukan lainnya, data tersebut akan langsung terbarui. Sehingga ketidaktepatan data dapat diminimalisir,” tegasnya.
Sementara itu, DirekturDirektur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS), Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Erliani Budi Lestari mengatakan integrasi data kependudukan dengan data pendukung lainnya berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran perlindungan sosial.
Komentar (0)