MAKASSAR, KOMPAS - Sebanyak 288 hektar lahan hingga kawasan hutan terbakar di wilayah Sulawesi Tengah hingga pekan ketiga Agustus. Kebakaran terus meluas di berbagai titik di wilayah ini. Pemadaman terkendala keterbatasan alat, personel, hingga sumber air di tengah kemarau.
Hingga Rabu (19/8/2026), kebakaran lahan dan hutan terus terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng sejak awal Agustus, kebakaran lahan telah menghanguskan 288 hektar lahan dan kawasan hutan.
Pada bulan ini saja, wilayah dengan kebakaran lahan paling luas adalah Kabupaten Banggai dengan total luas lahan terbakar 150 ha. Setelahnya ada Kabupaten Banggai Kepulauan dengan 72,4 ha, dan Kabupaten Tojo Una-una dengan 65 ha.
Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Asbudianto menyampaikan, kebakaran lahan memang menjadi salah satu bencana yang dihadapi merata di hampir semua wilayah. Api membakar padang, kebun, hingga kawasan hutan dan sulit untuk dipadamkan.
“Tadi malam di Tojo Una-una terbakar dan sampai sekarang infonya masih belum padam. Siang ini ada laporan di Donggala juga kejadian,” tuturnya, dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (19/8/2026).
Kebakaran lahan tersebut, ia menyampaikan, dalam beberapa kasus dipicu ketidaksengajaan. Mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar, hingga mereka yang membuang puntung rokok sembarang tempat. Api dengan cepat membesar seiring angin yang bertiup dan tanaman yang mengering
Di sisi lain, tambah Asbudianto, pemadaman kebakaran sulit dilakukan di tengah kondisi saat ini. Selain personel terbatas, alat dan fasilitas yang dimiliki juga terbatas. Sumber air juga kian sulit di tengah musim kemarau.
“Di wilayah Sausu, Parigi, sumur-sumur mulai mengering sehingga kami juga menyalurkan air ke warga. Oleh karena itu, kami mengimbau agar masyarakat tidak membakar lahan, atau membuang puntung rokok karena sangat berpotensi menimbulkan kebakaran,” terangnya.
Ia juga mengimbau kepada pemda terkait terus mengevaluasi kebakaran yang terjadi. Jika intensitas meninggi, maka status tanggap darurat bisa diberlakukan. “Kami juga di provinsi mengevaluasi, apakah nanti menjadi tanggap darurat secara wilayah,” tuturnya.
Di Sulteng, kebakaran lahan telah terjadi mulai awal tahun meski dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Pada Februari lalu, kebakaran juga terjadi di wilayah Sulteng, khususnya kawasan Parigi Moutong.
Ratusan hektar lahan terbakar lebih dari sepekan. Kebakaran ini menghanguskan kebun kelapa, kakao, durian, cengkeh, hingga pala milik warga. Namun, sejak Juli, angka kebakaran lahan meningkat drastis.
Kebakaran lahan terus menjadi perhatian serius di tengah kemarau panjang yang terjadi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan, saat ini pemerintah terus merespons situasi cuaca ekstrem, terutama El Nino, beserta dampaknya. Kondisi ini sudah berlangsung dan diperkirakan akan terus terjadi hingga awal September atau awal Oktober mendatang.
”Keadaan ini akan sangat mempercepat proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sampai dengan hari ini, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia tercatat lebih dari 107.000 hektar,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kantor Menko Polkam, Jakarta, (Kompas, Senin, 10/8/2026).
Djamari menyebut, enam provinsi menjadi wilayah paling kritis yang mendapat pengawasan ketat dalam penanganan karhutla. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data di Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) Kementerian Kehutanan, hingga Juni 2026, total luas karhutla di enam provinsi tersebut mencapai 48.486 hektar.
Karhutla terbesar terjadi di Kalbar seluas 28.680 ha, disusul Riau 15.477 ha, Kalteng 3.069 ha, Sumsel 664 ha, Kalsel 383 ha, dan Jambi 213 ha.
Menurut Djamari, kondisi kebakaran di enam provinsi yang menjadi perhatian utama saat ini telah terkendali berdasarkan laporan dari para gubernur dan kepala daerah. Namun, kewaspadaan tetap ditingkatkan karena kondisi cuaca berpotensi memperbesar dan mempercepat penyebaran kebakaran.
Djamari menegaskan, pemerintah terus berupaya mempertahankan dan mengendalikan karhutla dengan mengerahkan personel, alat, serta berbagai peralatan pendukung. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi udara dan darat yang melibatkan berbagai instansi.
Komentar (0)