Ringkasan Berita
- Wakil Wali Kota Kediri KH. Qowimuddin membuka Seminar Penyelesaian Potensi Konflik Tanah Wakaf yang digelar BWI Kota Kediri.
- Gus Qowim menegaskan legalitas tanah wakaf penting untuk mencegah sengketa dan menjamin keberlanjutan fungsi sosial aset wakaf.
- Masih terdapat sejumlah aset wakaf di Kota Kediri yang belum memiliki akta ikrar wakaf maupun sertifikat resmi.
- Pemerintah Kota Kediri mendorong kolaborasi BWI, Kementerian Agama, ATR/BPN, nazhir, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional.
Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri KH. Qowimuddin menegaskan pentingnya penguatan legalitas dan tata kelola aset wakaf sebagai upaya mencegah konflik serta menjamin keberlanjutan fungsi sosial tanah wakaf bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Seminar Penyelesaian Potensi Konflik Tanah Wakaf Tempat Peribadatan Masjid dan Musala yang diselenggarakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri di Hotel Merdeka, Selasa (4/8/2026).
Seminar tersebut diikuti para nazhir, takmir masjid dan musala, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Kediri, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat tata kelola dan kepastian hukum aset wakaf.
Dalam sambutannya, Gus Qowim menjelaskan wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir meski wakif telah meninggal dunia. Namun menurutnya, niat ibadah harus diimbangi dengan administrasi yang tertib, kepastian hukum, serta pengelolaan yang profesional agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Tanah wakaf adalah milik umat. Wakaf seharusnya menjadi perekat persaudaraan, memperkuat ukhuwah, bukan justru menjadi sumber konflik dan perselisihan,” ujarnya.
Gus Qowim mengungkapkan masih terdapat aset wakaf di Kota Kediri yang telah dimanfaatkan puluhan tahun sebagai masjid maupun musala, namun belum memiliki dokumen yang lengkap. Sebagian belum memiliki akta ikrar wakaf, sementara lainnya masih belum mengantongi sertifikat wakaf.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari, mulai dari klaim ahli waris, sengketa batas tanah, konflik pengelolaan, hingga persoalan kepentingan ekonomi.
Ia mengapresiasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri yang menginisiasi seminar tersebut sebagai langkah membangun kesadaran bersama bahwa menjaga legalitas aset wakaf sama pentingnya dengan membangun fisik tempat ibadah.
Menurutnya, pengelolaan tanah wakaf bukan hanya menjadi urusan keagamaan, tetapi juga bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling mendasar. Masyarakat berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya, termasuk legalitas tanah wakaf. Ketika legalitasnya jelas, yang terlindungi bukan hanya status tanahnya, tetapi juga keberlangsungan fungsi sosialnya sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan, dan ruang pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Qowim menekankan bahwa penyelesaian konflik tanah wakaf tidak cukup dilakukan ketika sengketa telah terjadi. Menurutnya, langkah yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pencegahan sejak dini melalui administrasi yang tertib, legalitas yang kuat, dan kolaborasi seluruh pihak.
“Untuk mewujudkan tata kelola wakaf yang tertib dan profesional dibutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, para nazhir, takmir, hingga seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian setiap proses perwakafan memiliki perlindungan hukum yang memberikan rasa aman bagi semua pihak,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri A. Zamroni, Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri KH. Zubaduz Zaman, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri Basyarudin, Kabag Kesra Setda Kota Kediri Yono Heriyadi, perwakilan ATR/BPN Kota Kediri, kepala KUA se-Kota Kediri, para ketua takmir masjid dan musala, operator BWI, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]
Komentar (0)