Badan Gizi Nasional (BGN) melantik 5 pejabat baru yang menggantikan pejabat sebelumnya. Adanya pejabat baru ini diharapkan memperkuat struktur di tengah proses bersih-bersih pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang sedang berjalan.
Adapun pejabat baru itu mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Wakil BGN Agustina Arumsari dan Trenggono memperkenalkan kelima pejabat dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Berikut daftar pejabat yang diperkenalkan:
1. Lili Khamiliyah selaku Sekretaris Utama
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan
Agustina mengatakan hal penting dari organisasi untuk program makan bergizi bergizi gratis (MBG) merupakan sumber daya manusia (SDM). Para pejabat baru BGN ini dilantik atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.
"Kemarin sore kemarin dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini, pejabat tinggi madya. Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis," ujarnya.
Ada nama tak asing di jajaran pejabat baru yakni Ketut Sumedana yang merupakan mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung. Agustina menjelaskan rekam jejak Ketut terbilang mentereng dengan pernah menjabat di kejaksaan selama 28 tahun. Selain itu, Ketut merupakan doktor di bidang ilmu hukum.
"Nah ini kayanya kalau beliau nggak asing nih, karena beliau lama jadi Kapuspenkum ya? Ya, silakan Bapak Dr Ketut Sumedana, SH, MH. Ini dulu kalau ada konferensi pers di Kejagung kayanya beliau nih yang mengorganisir," kata Agustina.
"Nanti seperti misalnya ada beberapa kejadian dan sebagainya mungkin keracunan dan sebagainya beliau yang akan lihat langsung dan beliau punya jaringan seluruh Indonesia tentu saja sebagai mantan di Kejagung ya," lanjutnya.
Agustina juga menyebut pengalaman Ketut di bidang pengawasan penegak hukum saat menjadi jaksa sangat dibutuhkan. Dia juga akan diminta mengidentifikasi potensi penyimpangan, memastikan kepatuhan regulasi.
"Dan tentu saja ini nanti monitoring evaluasi seluruh program MBG itu nanti termasuk Standar Operasional. Jadi begini kira-kira pembagian tugasnya, yang bikin standar bagaimana menghasilkan program ketepatan sasaran dan sebagainya, SOP dan sebagainya," ungkap dia.
(eva/fas)
Komentar (0)