Chief Executive Officer (CEO) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Joseph D'Cruz mengatakan bahwa organisasinya belum menemukan bukti keterlibatan anggota RSPO dalam pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja di Indonesia.
Pernyataan ini merespons langkah pemerintah Singapura memperingatkan dan menginvestigasi 10 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Tanah Air, terkait masalah asap lintas batas.
“RSPO sendiri menyambut baik niatan dari pemerintah Singapura untuk melakukan investigasi. Mengenai apakah ada anggota RSPO yang melakukan pembakaran tersebut, jawabannya adalah tidak,” kata Joseph dalam Konferensi Pers RSPO di Swissotel Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Selasa (3/11).
Dia mengatakan kebakaran di dalam konsesi tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan pemegang konsesi melakukan pembakaran. “Dalam aturan RSPO, anggota tidak boleh melakukan pembakaran. Jika hal itu dilakukan, artinya mereka melanggar dan ada risiko sertifikasinya akan dicabut,” ujarnya.
Larangan penggunaan api untuk membuka lahan tidak hanya berlaku bagi perusahaan perkebunan besar yang menjadi anggota RSPO. "Aturan ini juga berlaku untuk petani kecil. Jika ada yang mengetahui bahwa ada anggota RSPO yang melanggar, silakan dilaporkan,” kata dia.
Pada akhir Oktober lalu, Pemerintah Singapura memanggil 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura tapi area operasinya di Indonesia diduga menjadi penyebab asap lintas negara.
Kesepuluh perusahaan itu yakni Asia Pulp & Paper Company Limited, Asia Pulp & Paper Company (China) Limited, Bumitama Agri Ltd, Golden Agri International Pte Ltd, First Resources Ltd, Indofood Agri Resources Ltd, Kencana Agri Ltd, TSH Global Plantation Pte Ltd, TSH Oversea Pte Ltd, dan Wilmar International Ltd.
Lembaga sertifikasi RSPO mencatat setidaknya 14.500 hektare (ha) lahan konsesi sawit bersertifikat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari-September 2026. Angka tersebut sekitar 0,8 persen dari total 1,9 juta hektare lahan terbakar di Indonesia selama periode yang sama.
CEO RSPO Joseph mengatakan kebakaran di area konsesi bersertifikat tersebut terkonsentrasi di dua konsesi berbeda, dengan masing-masing berkontribusi lebih dari 6.500 ha. Dan, satu dari dua konsesi tersebut telah tercatat dalam sistem pengaduan RSPO (Grievance System).
Joseph mengatakan bahwa RSPO masih dalam proses mendata, mengevaluasi penyebab kebakaran, dan membahas langkah perbaikan bersama para anggotanya. Luasan lahan terbakar disebutnya masih mungkin bertambah.
“Luas 14.500 ha ini tergolong terlalu besar, dan kami masih perlu menganalisis data untuk bulan Oktober sehingga angka ini kemungkinan akan bertambah,” ujarnya.
RSPO merupakan organisasi multipihak yang menetapkan standar keberlanjutan untuk industri minyak sawit. Sertifikasi RSPO diberikan kepada perusahaan atau pekebun yang memenuhi standar tersebut melalui audit oleh lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi.
Standar RSPO mencakup sejumlah aspek, antara lain kepatuhan terhadap hukum, perlindungan ekosistem, penghormatan hak masyarakat dan pekerja, serta praktik produksi yang bertanggung jawab. Sertifikasi ini menjadi salah satu acuan bagi pembeli dalam memilih minyak sawit yang diproduksi sesuai standar keberlanjutan RSPO.
Dalam kegiatan bisnis, sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan pembeli, memperkuat kredibilitas perusahaan, serta membuka peluang akses ke pasar yang memiliki persyaratan keberlanjutan.
Bagi pekebun swadaya, sertifikasi RSPO juga membuka peluang untuk menjual kredit RSPO (RSPO Credits). Melalui mekanisme ini, pekebun dapat memperoleh pembayaran dari pembeli berdasarkan volume produksi tandan buah segar (TBS) yang tersertifikasi. Pendapatan tersebut dapat membantu menutup biaya sertifikasi dan mendukung penerapan praktik perkebunan berkelanjutan.
Komentar (0)