Konektivitas atau integrasi transportasi umum lintas daerah disebut bisa menjadi salah satu kunci mengatasi dampak perubahan iklim. Integrasi angkutan bisa mengurangi kemacetan, menurunkan tingkat polusi udara, hingga menekan emisi dari sektor transportasi.
Wakil Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Deliani Siregar mengatakan cuaca panas ekstrem menjadi salah satu konsekuensi perubahan iklim.
Menurut Deliani, bila tidak segera beralih ke kendaraan umum, maka kontribusi terhadap gas rumah kaca penyebab perubahan iklim akan semakin tinggi. Ditambah, polusi yang kian memperparah kualitas udara.
Di sisi lain, cuaca panas berpengaruh pada tingkat kerentanan seseorang atau kemudahannya untuk mengakses layanan transportasi. Karena itu, ITDP kerap memberi rekomendasi desain perencanaan atau revitalisasi fasilitas transportasi yang mempertimbangkan kondisi ini.
“Mempertimbangkan sirkulasi udara, pencahayaan, bagaimana komposisi natural light dengan electricity, supaya dia juga resilient,” kata Deliani di Jakarta pada Selasa (27/10). Selain itu, titik-titik pemberhentian juga perlu jadi perhatian.
Deliani menjelaskan, dampak perubahan iklim ini juga bisa dipertimbangkan di daerah rawan banjir rob. Menurutnya, daerah seperti Kota Semarang membutuhkan perencanaan transportasi yang adaptif.
“Maka perencanaan adaptifnya, misalnya rute-rute tertentu ketika memasuki waktu A akan menjadi seperti apa,” ujarnya. Dengan demikian, pengguna akan turut mengantisipasi dampak gangguan yang dipengaruhi kondisi alam.
Transport Associate ITDP Rahmad Wandi Putra mengatakan, salah satu dampak perubahan iklim yang rentan mengganggu perjalanan atau mobilitas adalah banjir. Perubahan iklim dapat memicu anomali iklim, dengan salah satu dampaknya adalah peningkatan curah hujan hingga menyebabkan banjir.
“Kalau kita integrasikan layanan dengan baik, ketika ada suatu gangguan terjadi, ada opsi alternatifnya,” kata Rahmad kepada Katadata.co.id di Jakarta, Selasa (27/10).
Celah di Layanan Transportasi JabodetabekBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, jumlah komuter yang berada di Jabodetabek mencapai 4,4 juta orang. Sebanyak 1,5 juta orang di antaranya berasal dari wilayah penyangga Jakarta menuju Ibukota.
Sementara hasil analisis ITDP menunjukkan, layanan transportasi publik untuk wilayah Jakarta telah mencapai 78 persen tahun ini. Namun, di kabupaten/kota Bodetabek, layanan transportasi publiknya baru mencapai 4,6 persen.
Menurut Rahmad, persoalannya adalah pengelolaan transportasi lintas daerah masih terpisah-pisah, sementara pengguna melihatnya sebagai satu perjalanan.
Karena itu, dibutuhkan integrasi, baik dari segi kelembagaan, fisik, tarif, dan informasi. Rahmad mengatakan pekerjaan paling besar adalah integrasi kelembagaan karena kewenangannya juga kembali pada masing-masing pemerintah daerah.
“Sebenarnya dengan mencapai integrasi kelembagaan ini, kami bisa memastikan bahwa ke depannya integrasi itu bisa diperluas dan dikembangkan secara konsisten,” ujar dia dalam sebuah diskusi.
Komentar (0)