Makassar (ANTARA) - Kementerian Sosial menyebutkan kesuksesan implementasi digitalisasi bantuan sosial di Sulawesi Selatan (Sulsel) ditentukan peran para pendamping keluarga penerima manfaat dan pilar-pilar sosial, terutama dalam menjembatani kendala literasi digital di tengah masyarakat.
"Keberhasilan integrasi sistem layanan digital pemerintah sangat bergantung pada peran aktif mereka yang berada di lini terdepan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf selepas acara penguatan kapasitas pilar-pilar sosial di Makassar, Sulsel, Selasa.
Kondisi di Sulsel tidak jauh berbeda dengan provinsi lainnya termasuk di Pulau Jawa. Menurut Saifullah, hal itu sebagaimana hasil uji coba digitalisasi bansos yang dilakukan kementerian sosial bersama kementerian/lembaga terkait ditemukan mayoritas warga masih menghadapi berbagai kendala seperti ketiadaan gawai, minimnya pemahaman teknologi, hingga keraguan saat mendaftar secara mandiri.
"Sama seperti uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Hasilnya 80 persen penduduk masuk dalam sistem layanan digital pemerintah. Tetapi dari 80 persen yang mendaftar, itu 10 persen yang daftar secara mandiri, selebihnya dibantu oleh agen Perlinsos. Mengapa? Karena masyarakat masih belum terbiasa dengan layanan digital pemerintah," ungkapnya.
Kementerian Sosial menilai keberadaan tenaga pendamping atau pilar sosial mutlak diperlukan untuk membimbing warga agar proses validasi data penerima manfaat bantuan sosial berjalan lancar, akurat, dan tepat sasaran.
"Dalam rangka layanan digital pemerintah ini kita membutuhkan mereka. Sangat diandalkanlah saudara-saudara sekalian yaitu pilar atau relawan-relawan yang membantu tetangga terdekat, membantu saudaranya yang dianggap membutuhkan program perlindungan sosial dari pemerintah," kata dia.
Sulawesi Selatan dilaporkan memiliki sedikitnya ada 1.147 pilar sosial. Pilar sosial yang dimaksud antaralain tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berkerja dibawah komando Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
"Mereka sudah otomatis menjadi agen, agen Perlinsos namanya. Relawan pendataan. Untuk meningkatkan keakuratan data penerima manfaat itu, mereka juga diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengusul/menyanggah calon penerima manfaat melalui platfom yang sudah disiapkan," kata dia.
Melalui pendampingan tersebut, Saifullah berharap tata kelola data bansos dapat terintegrasi dengan baik, sehingga intervensi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), jaminan kesehatan, hingga program lanjutan seperti Sekolah Rakyat juga dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
"Dengan sinergi lintas sektor di bawah motor penggerak para pendamping, seluruh warga yang berhak diharapkan dapat terakomodasi secara adil dan transparan ke dalam sistem layanan digital. Dan untuk itu kerja kita harus terarah, terpadu, berkelanjutan," katanya.
Baca juga: Perlinsos Digital membuka akses bansos di balik perbukitan
Baca juga: Mensos: 13,2 juta keluarga terdaftar dalam Perlinsos Digital
"Keberhasilan integrasi sistem layanan digital pemerintah sangat bergantung pada peran aktif mereka yang berada di lini terdepan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf selepas acara penguatan kapasitas pilar-pilar sosial di Makassar, Sulsel, Selasa.
Kondisi di Sulsel tidak jauh berbeda dengan provinsi lainnya termasuk di Pulau Jawa. Menurut Saifullah, hal itu sebagaimana hasil uji coba digitalisasi bansos yang dilakukan kementerian sosial bersama kementerian/lembaga terkait ditemukan mayoritas warga masih menghadapi berbagai kendala seperti ketiadaan gawai, minimnya pemahaman teknologi, hingga keraguan saat mendaftar secara mandiri.
"Sama seperti uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Hasilnya 80 persen penduduk masuk dalam sistem layanan digital pemerintah. Tetapi dari 80 persen yang mendaftar, itu 10 persen yang daftar secara mandiri, selebihnya dibantu oleh agen Perlinsos. Mengapa? Karena masyarakat masih belum terbiasa dengan layanan digital pemerintah," ungkapnya.
Kementerian Sosial menilai keberadaan tenaga pendamping atau pilar sosial mutlak diperlukan untuk membimbing warga agar proses validasi data penerima manfaat bantuan sosial berjalan lancar, akurat, dan tepat sasaran.
"Dalam rangka layanan digital pemerintah ini kita membutuhkan mereka. Sangat diandalkanlah saudara-saudara sekalian yaitu pilar atau relawan-relawan yang membantu tetangga terdekat, membantu saudaranya yang dianggap membutuhkan program perlindungan sosial dari pemerintah," kata dia.
Sulawesi Selatan dilaporkan memiliki sedikitnya ada 1.147 pilar sosial. Pilar sosial yang dimaksud antaralain tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berkerja dibawah komando Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
"Mereka sudah otomatis menjadi agen, agen Perlinsos namanya. Relawan pendataan. Untuk meningkatkan keakuratan data penerima manfaat itu, mereka juga diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengusul/menyanggah calon penerima manfaat melalui platfom yang sudah disiapkan," kata dia.
Melalui pendampingan tersebut, Saifullah berharap tata kelola data bansos dapat terintegrasi dengan baik, sehingga intervensi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), jaminan kesehatan, hingga program lanjutan seperti Sekolah Rakyat juga dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
"Dengan sinergi lintas sektor di bawah motor penggerak para pendamping, seluruh warga yang berhak diharapkan dapat terakomodasi secara adil dan transparan ke dalam sistem layanan digital. Dan untuk itu kerja kita harus terarah, terpadu, berkelanjutan," katanya.
Baca juga: Perlinsos Digital membuka akses bansos di balik perbukitan
Baca juga: Mensos: 13,2 juta keluarga terdaftar dalam Perlinsos Digital
Komentar (0)