JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara hingga 7,54 persen menambah mahal biaya pemerintah mencari utang sekaligus mengancam ruang belanja pembangunan. Tekanan ini dapat merembet ke dunia usaha melalui kenaikan biaya pembiayaan yang berisiko menahan investasi.
Sepanjang Oktober 2026, imbal hasil SBN tenor 10 tahun acuan Indonesia terus meningkat hingga mencapai 7,54 persen pada Selasa (27/10/2026). Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2022 dan melampaui asumsi makro APBN 2026 sebesar 6,9 persen.
Pemerintah tetap menanggung bunga atas surat utang yang telah diterbitkan dan menghadapi tingkat imbal hasil pasar saat menerbitkan utang baru ataupun membiayai kembali utang yang jatuh tempo.
Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menilai, dampak kenaikan imbal hasil terhadap APBN 2026 relatif terbatas karena perhitungan biaya pembiayaan mengacu pada rata-rata yield selama setahun. Kenaikan yang terjadi menjelang akhir tahun belum sepenuhnya tecermin dalam rata-rata tersebut.
Namun, tekanan berpotensi lebih besar pada 2027 apabila tingkat imbal hasil yang tinggi bertahan. Biaya penerbitan utang baru dan pembiayaan kembali utang jatuh tempo akan semakin dipengaruhi oleh kondisi pasar saat itu.
Mengacu pada tabel sensitivitas Nota Keuangan RAPBN 2027, setiap kenaikan imbal hasil SBN tenor 10 tahun sebesar 10 basis poin berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp 1,8 triliun.
”Jika rata-rata yield 2027 mencapai 7,4 persen, atau 50 basis poin di atas asumsi 6,9 persen, tambahan tekanan belanja dan defisit secara indikatif mencapai sekitar Rp 9 triliun,” ujar Irman saat dihubungi, Selasa.
Tambahan biaya bunga tersebut dapat mempersempit ruang pemerintah untuk membiayai program pembangunan. Apabila defisit hendak dipertahankan sesuai rencana, pemerintah perlu mengelola belanja dan penerimaan secara lebih hati-hati. Tantangan itu muncul ketika beban bunga utang pemerintah pada 2026 telah mencapai Rp 599,6 triliun, setara sekitar 19 persen dari target penerimaan negara.
”Tekanan pasar sementara berubah menjadi beban fiskal yang lebih panjang sebab, meskipun yield pasar kemudian turun, biaya dari utang yang sudah diterbitkan pada tingkat tinggi tetap harus ditanggung hingga jatuh tempo,” kata Irman.
Di tengah kenaikan yield, pemerintah menyatakan tetap berpegang pada target pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerbitan SBN akan disesuaikan dengan target defisit anggaran sebesar 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).
”Target defisit kita di 2,85 persen dari PDB itu sudah ada angka penerbitannya. Kita bekerja dengan target segitu,” ujar Suahasil, Senin (26/10/2026), di acara Jakarta.
Target defisit tersebut lebih tinggi daripada perkiraan awal pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Hingga 30 September 2026, realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 494,3 triliun atau 59,4 persen dari target Rp 832,2 triliun dalam APBN 2026.
Adapun penerbitan SBN tercatat Rp 497,5 triliun, setara 62,6 persen dari target Rp 799,5 triliun. Angka tersebut menunjukkan pembiayaan melalui SBN masih berjalan dalam tahun anggaran, sementara pemerintah tetap harus memperhitungkan kondisi pasar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan.
Tekanan dari kenaikan yield tidak hanya dirasakan pemerintah. SBN menjadi salah satu acuan biaya dana di pasar keuangan domestik. Ketika imbal hasil obligasi pemerintah meningkat, perusahaan berpotensi harus menawarkan bunga lebih tinggi untuk menarik investor saat menerbitkan obligasi. Kondisi ini juga dapat menghambat penurunan suku bunga kredit perbankan.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, kenaikan biaya pendanaan berpotensi membatasi ruang perusahaan untuk berinvestasi. Biaya modal yang lebih mahal dapat mengubah perhitungan kelayakan proyek, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan pembiayaan besar dan berjangka panjang.
”SBN berbunga tetap yang diterbitkan dengan yield 7,4 persen akan membebani anggaran selama sepuluh tahun atau lebih. Kenaikan yield ini pada akhirnya mempersempit ruang untuk belanja produktif dan dampaknya merambat ke perlambatan investasi dan sektor riil,” papar Yusuf.
Meski menawarkan imbal hasil lebih tinggi, SBN belum tentu otomatis menarik lebih banyak modal asing. Keputusan investor juga dipengaruhi oleh arah suku bunga global, prospek nilai tukar rupiah, serta risiko investasi di pasar domestik.
Yusuf menilai, tekanan pasar keuangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan sentimen jangka pendek mengenai kemungkinan reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, tetapi juga dipengaruhi tingginya suku bunga global.
Imbal hasil US Treasury (obligasi Pemerintah Amerika Serikat) tenor 10 tahun masih berada di kisaran 5,24 persen. Ketika selisih imbal hasil SBN dan US Treasury menyempit, investor perlu menimbang apakah tambahan imbal hasil dari aset rupiah cukup untuk mengompensasi risiko nilai tukar dan risiko pasar lainnya.
Yusuf memperkirakan, investor asing membutuhkan selisih imbal hasil 220-250 basis poin untuk kembali masuk secara agresif. Sementara itu, selisih imbal hasil SBN terhadap US Treasury berada di sekitar 214 basis poin.
Di sisi lain, pemerintah menilai imbal hasil SBN Indonesia masih memiliki daya saing dibandingkan sejumlah negara lain. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengatakan, yield SBN yang meningkat hingga kisaran 7 persen masih relatif aman jika dibandingkan dengan kondisi pasar obligasi di sejumlah negara Eropa.
Sebagai gambaran, pada perdagangan 21 Oktober 2026, yield SBN pemerintah tenor 10 tahun tercatat 7,446 persen, sedangkan imbal hasil obligasi Pemerintah Jerman tenor yang sama berada di level 3,3546 persen.
Herman menyatakan, investor perlu melihat kondisi pasar secara lebih luas dan tidak hanya berfokus pada kenaikan yield SBN. Meski demikian, tingkat imbal hasil yang lebih tinggi juga mencerminkan tuntutan investor atas kompensasi yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah.
Komentar (0)