HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan Indonesia dan Singapura kembali menjadi sorotan setelah pemerintah Indonesia mulai memangkas pasokan gas alam ke negara tetangga tersebut untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri.
Singapura merespons kebijakan itu dengan menyatakan telah menyiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi pengurangan pasokan energi dari Indonesia.
Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) mengatakan pengurangan pasokan tersebut berdampak kurang dari 2 persen terhadap total kebutuhan gas harian negara itu.
“Total pengurangan mencapai 17 miliar British thermal units per hari (bbtud) selama periode 18 hari,” kata juru bicara EMA dalam tanggapan atas pertanyaan media, seperti dilaporkan CNA.
EMA juga menyebut Singapore GasCo siap secara operasional untuk meningkatkan impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) kapan saja guna mengantisipasi kebutuhan energi.
Pengurangan pasokan itu dilakukan Indonesia mulai Sabtu (24/10), dengan mengalihkan sebagian gas yang sebelumnya diekspor untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut pengalihan pasokan tersebut mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari, terdiri atas 15 juta kaki kubik dari Natuna dan 16 juta kaki kubik dari Sumatra.
Gas dari Natuna dialihkan untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam.
Sementara itu, pasokan dari Sumatra disalurkan melalui pipa TGI untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.
SKK Migas menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga keandalan pasokan gas domestik, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Lembaga itu juga merujuk Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar untuk memprioritaskan pemanfaatan gas alam bagi kebutuhan dalam negeri.
SKK Migas menyatakan akan memantau perkembangan kebijakan tersebut setiap hari.
Singapura Masih Bergantung pada Gas Alam
Pemangkasan pasokan dari Indonesia menjadi perhatian karena gas alam merupakan sumber utama pembangkit listrik di Singapura.
Sekitar 95 persen listrik di negara tersebut dihasilkan menggunakan gas alam, sehingga kepastian pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energinya.
Singapura memperoleh pasokan gas melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta impor LNG dari berbagai pemasok internasional.
Pada 2025, gas alam yang dikirim melalui pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura, sedangkan LNG menyumbang 57 persen sisanya.
Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong sebelumnya memperingatkan bahwa meningkatnya kebutuhan gas alam di Indonesia dapat memengaruhi kemampuan Jakarta memasok gas ke negara lain.
Dalam jawaban di parlemen pada September 2025, Gan mengatakan kontrak impor gas Singapura dari Indonesia dijadwalkan berakhir pada akhir 2028.
Gan, yang juga menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian, menekankan pentingnya mengamankan pasokan gas yang cukup dan beragam.
Ia menyebut tidak ada satu negara pun yang menyumbang lebih dari 30 persen impor gas Singapura pada 2024.
Untuk memperluas sumber pasokan, Singapura juga tengah membangun terminal LNG kedua yang diperkirakan mulai beroperasi pada akhir dekade ini.
Fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas Singapura mengimpor gas dari berbagai pemasok di dunia.
Bahlil Buka Peluang Hentikan Ekspor Energi
Pengurangan pasokan gas ke Singapura terjadi beberapa hari setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Energi dan Transisi Hilirisasi Bahlil Lahadalia menyampaikan kemungkinan penghentian ekspor energi ke negara yang dinilai tidak menghormati Indonesia.
Dalam sebuah acara di Jakarta pada Kamis, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ekspor energi dan tidak menutup kemungkinan menghentikan ekspor ke negara tertentu.
“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak akan ragu mempertimbangkan penghentian ekspor ke negara yang tidak menghormati Indonesia,” kata Bahlil.
Sehari sebelumnya, Bahlil juga membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga.
Ia menegaskan kebutuhan energi dalam negeri harus menjadi prioritas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan nasional.
Namun, dalam tanggapannya kepada CNA, SKK Migas tidak mengaitkan pengalihan pasokan gas ke dalam negeri dengan pernyataan Bahlil tersebut.
Berdasarkan data kantor berita Antara, sekitar 30 persen produksi gas alam Indonesia saat ini diekspor, sedangkan 70 persen lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Bayang-Bayang Persoalan Karhutla
Selain persoalan energi, hubungan Indonesia dan Singapura juga pernah diwarnai ketegangan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas.
Singapura sebelumnya pernah menyurati sejumlah perusahaan Indonesia terkait kebakaran hutan dan membentuk panel khusus untuk menyelidiki perusahaan yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut.
Isu kabut asap berulang kali menjadi perhatian kedua negara karena dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di kawasan.
Meski demikian, persoalan karhutla dan pengurangan pasokan gas merupakan dua isu berbeda yang perlu dilihat berdasarkan konteks dan kebijakan masing-masing.
Kebijakan terbaru Indonesia secara resmi dijelaskan sebagai upaya memprioritaskan kebutuhan energi domestik, sementara Singapura menyatakan telah menyiapkan alternatif pasokan untuk menghadapi pengurangan gas tersebut.
Komentar (0)