KPPOD Kritisi Perkataan Prabowo Soal Dana Daerah: Kepala Daerah Seharusnya Tidak Tepuk Tangan

Presiden Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026 di Jiexpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026). (Sumber: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berjanji tidak akan mengurangi penyaluran dana ke pemerintah daerah.

KPPOD menilai klaim tersebut bertolak belakang dengan fakta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) di lapangan.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman mengaku heran dengan sikap para kepala daerah yang justru menyambut pernyataan presiden tersebut dengan tepuk tangan saat acara Rapat Koordinasi Nasional TPAKD di Jakarta.

Baca Juga: Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun pada 2027, Mendagri: Saya Yakin Cukup

"Saya sebetulnya gagal fokus dengan tepuk tangan para kepala ketika presiden menyampaikan itu ya. Kalau mau jujur, kepala daerah itu seharusnya tidak tepuk tangan. Karena mereka itu mengetahui dengan nyata di lapangan seperti apa transfer ke daerah itu telah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar Herman melalui siaran Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Sabtu (23/10/2026),

Herman menjelaskan, kondisi keuangan mayoritas daerah saat ini sedang berada dalam posisi yang sangat rentan.

Data situasi normal pada 2025 menunjukkan bahwa 90 persen dari total 548 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang rendah.

Menurut Herman, kebijakan pemerintah pusat dalam satu hingga dua tahun terakhir justru memperburuk kondisi keuangan di daerah akibat adanya pemangkasan anggaran.

Baca Juga: Cuaca Hari Ini, BMKG Perkirakan Sejumlah Wilayah Indonesia Hujan Lebat, Waspada Gelombang Tinggi

"Yang terjadi selama satu atau dua tahun terakhir ini, pemerintah pusat justru mendegradasi kapasitas fiskal itu. Data di situasi normal terjadi tahun 2025, 90 persen daerah dari 548 Kabupaten/Kota/Provinsi itu kapasitas fiskalnya rendah, apa kabar kalau sudah terjadi pemangkasan selama 2 tahun terakhir ini," tegasnya.

Alokasi Dana ke Daerah

Ia juga membantah klaim adanya peningkatan alokasi dana ke daerah. Data KPPOD mencatat terjadi penurunan dana transfer yang cukup tajam dari tahun 2025 ke 2026.

Bahkan untuk proyeksi 2027, meski nominalnya terlihat naik, rasionya terhadap APBN tetap mengalami penurunan.

Penurunan alokasi dana transfer ini dinilai berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan publik dan berhentinya sejumlah program pembangunan daerah.

"Dan apa dampaknya? Itu sangat mengganggu pelayanan publik dan program-program pembangunan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah," kata Herman.

Baca Juga: Prabowo kepada Pemda: Jangan Khawatir, Bukan Kita Kurangi Uang ke Kabupatenmu

Lebih lanjut, KPPOD mengkritik sudut pandang pemerintah pusat yang dinilai masih menganggap dana transfer daerah sebagai bentuk bantuan atau sedekah. Padahal, TKD merupakan hak anggaran daerah untuk menjalankan urusan otonomi sesuai kewenangannya.

Herman juga menyinggung pengalihan anggaran pusat melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) di daerah. Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa diklaim sebagai bentuk transfer anggaran ke daerah.

 

 

"Ketika itu dialihkan kepada belanja kementerian dan lembaga, itu bukan transfer ke daerah lagi, itu adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan di daerah," pungkasnya.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dian Nita Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV