SEMARANG, KOMPAS — Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus menggelar demonstrasi di sekitar Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2026). Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan evaluasi total terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Mahasiswa mengawali demonstrasi dengan berorasi di depan Kantor Gubernur Jateng pada sekitar pukul 16.30 WIB. Setelah berorasi selama sekitar 30 menit, massa aksi bermaksud untuk bergerak ke arah Simpang Lima Semarang.
Namun, massa dihadang polisi di sekitar Gedung Pramuka. Mereka akhirnya kembali berorasi dan melakukan pertunjukan musik. Pertunjukan musik yang diikuti oleh sekitar 10 kelompok musik itu membawakan lagu-lagu bernuansa kritik terhadap pemerintah.
Ramanda Bima Prayuda, perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kota Semarang mengatakan, ada lima tuntutan yang dibawa dalam aksi itu.
Pertama, mereka mendesak pemerintah menstabilkan harga serta mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak.
“Kedua, kembalikan TNI dan polisi pada fungsi utamanya. Ketiga, evaluasi total proyek strategis nasional,” kata Bima di sela-sela aksi.
Selain itu, massa aksi juga menuntut agar pemerintah mengembalikan hak atas tanah kepada rakyat dan mendesak pemerintah memulihkan wilayah terdampak bencana. Kemudian, mereka juga mendesak pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bima mengatakan, aksi itu merupakan lanjutan dari aksi-aksi yang digelar masyarakat di kota-kota lain sebelumnya. Aksi yang dimaksudkan untuk mengevaluasi total kebijakan-kebijakan Prabowo-Gibran itu juga sekaligus mendesak pejabat-pejabat yang tidak berkompeten mundur.
“Sebenarnya kami tidak mau menurunkan, tapi kami menunggu untuk itikad atau niat baik mereka mengundurkan diri. Tapi, per hari ini, kalau tidak ada desakan dari kami, mereka pasti tidak mundur. Ada desakan aja mereka malah kayak enggak ada malu begitu,” ucapnya.
Menurut Bima, massa aksi meminta tuntutan mereka dipenuhi secepatnya. Mereka menyebut bakal kembali menggelar aksi serupa pada 28 Oktober mendatang.
Sejumlah mahasiswa mengaku terdorong untuk ikut berdemonstrasi karena kecewa dengan kinerja pemerintah. Lira (19), mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, mengatakan, kondisi negara saat ini menjadi yang terparah sepanjang hidupnya.
Kinerja pemerintah yang dinilai Lira masih belum optimal antara lain terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selama berbulan-bulan berlangsung, bencana itu dinilai tak kunjung teratasi.
“Menurut saya pribadi, dana yang seharusnya untuk penanggulangan bencana malah dipotong, dialokasikan ke program makan bergizi gratis. Mungkin fokusnya bisa dialihkan dulu sih untuk penanganan bencana,” katanya.
Pada sekitar pukul 19.00 WIB, sejumlah massa aksi yang akhirnya sampai di Simpang Lima hendak berorasi. Namun, hal itu tidak jadi terlaksana karena polisi yang semula menutup Jalan Pahlawan kembali membuka jalan tersebut. Kondisi itu membuat massa aksi yang berada di tengah jalan terpaksa minggir.
Amin Mustofa, perwakilan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, mengatakan, massa aksi kecewa dengan tindakan polisi menghalangi mereka. Menurut Amin, penyampaian pendapat di muka umum seharusnya dilindungi, bukan dihalangi.
“Ini menunjukkan bagaimana aparat represif terhadap mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Itu yang kemudian membuat kami bertahan sampai malam, walau kami ditahan, dikepung oleh aparat,” ucap Amin.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Jateng, Inspektur Jenderal Roy Hardi Siahaan mengatakan, polisi hadir untuk mengamankan jalannya demonstrasi mahasiswa. Ia meminta agar mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib.
“Yang kami khawatirkan adalah apabila ini ditunggangi. Kalau nanti ada yang menunggangi, berarti nanti harus ada yang bertanggung jawab dan akan saya proses hukum,” ujarnya.
Menurut saya pribadi, dana yang seharusnya untuk penanggulangan bencana malah dipotong
Komentar (0)