REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keras pernyataan sejumlah pemimpin asing yang mengaitkan gelombang kerusuhan di negaranya dengan imigran Muslim dan kelompok Islam ekstrem. Kecaman tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding kebijakan imigrasi serta berkembangnya kelompok Islam radikal sebagai penyebab kekerasan yang melanda sejumlah kota Prancis.
Macron menilai pernyataan para pemimpin asing tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga memanfaatkan krisis sosial yang sedang dihadapi Prancis untuk kepentingan politik masing-masing. Ia memperingatkan adanya manipulasi informasi, termasuk penyebaran gambar hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi.
- Warga Subulussalam Kesulitan Air Bersih, Pemerintah Bangun Dua Sumur Bor
- Korban Keracunan MBG Cirebon Capai 270 Orang, Ada Balita yang Hilang Kesadaran
- Tindak Lanjut Temuan BPK, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
Berbicara kepada wartawan di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026), Macron menyebut sejumlah komentar pemimpin asing mengenai kerusuhan Prancis sebagai pernyataan yang tidak dapat diterima dan bodoh. Menurutnya, informasi menyesatkan mengenai demonstrasi telah digunakan untuk membangun narasi bahwa Prancis sedang menghadapi invasi imigran dan kelompok Islam ekstrem.
"Setelah peristiwa itu, muncul disinformasi dari luar negeri yang memicu komentar-komentar yang tidak dapat diterima sekaligus bodoh dari banyak orang, termasuk para pemimpin asing," kata Macron sebagaimana dilaporkan Reuters, Rabu (21/10/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ketika seorang wartawan bertanya apakah kritik tersebut ditujukan kepada Trump, Macron menjawab, "Di antara yang lain." Ia tidak menyebut Netanyahu secara langsung, tetapi merujuk pada para pemimpin yang sedang menghadapi pemilihan umum di kawasan Timur Tengah maupun di seberang Samudra Atlantik.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai kritik terhadap Trump dan Netanyahu karena keduanya sebelumnya secara terbuka mengaitkan kekerasan di Prancis dengan migrasi dan ekstremisme Islam. Namun, Macron menegaskan bahwa belum ada bukti campur tangan asing secara langsung dalam peristiwa demonstrasi dan kerusuhan tersebut.
Yang menjadi perhatian Macron adalah penyebaran informasi menyesatkan setelah kekerasan terjadi. Menurutnya, sebagian pihak berusaha menggunakan peristiwa di Prancis untuk membangun narasi politik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Netanyahu Sebut Prancis Menghadapi Invasi Islam EkstremKontroversi bermula ketika Netanyahu memberikan wawancara kepada televisi berbahasa Prancis i24NEWS pada Selasa (20/10/2026). Dalam wawancara tersebut, Netanyahu menyalahkan pemerintah Prancis karena dianggap gagal menghadapi ancaman yang ia sebut sebagai berkembangnya Islam radikal.
Netanyahu menyatakan bahwa otoritas Prancis tidak mempersiapkan diri menghadapi ancaman tersebut sejak awal. Ia bahkan menghubungkan gelombang kerusuhan terbaru dengan konflik Israel dan Hamas yang meletus setelah serangan 7 Oktober 2023.
"Mereka tidak mempersiapkan diri dan akhirnya menyerah. Mereka menyerah kepada invasi Islam radikal," kata Netanyahu dalam wawancara dengan i24NEWS.
Netanyahu juga mengungkap percakapannya dengan Macron setelah serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023. Menurut Netanyahu, ketika itu Macron menekankan perlunya penyelesaian diplomatik, tetapi ia telah memperingatkan bahwa ancaman Hamas dapat meluas hingga ke Eropa.
"Jika kita tidak menghabisi mereka di sini, kalian akan menghadapi mereka di Paris," ujar Netanyahu ketika menceritakan kembali peringatannya kepada Macron.
Netanyahu kemudian mengklaim bahwa situasi yang pernah diperingatkannya kini sedang terjadi di Prancis. Namun, ia tidak menyampaikan bukti yang dapat diverifikasi bahwa Hamas atau kelompok Islam ekstrem merupakan pihak yang mengorganisasi demonstrasi maupun bertanggung jawab atas kerusuhan pada 17 Oktober.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena demonstrasi di Prancis sebenarnya melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan tuntutan sosial dan ekonomi yang berbeda. Aksi yang diikuti pelajar, mahasiswa, serikat pekerja, serta masyarakat umum itu berkembang dari ketidakpuasan terhadap mahalnya biaya hidup dan memburuknya pelayanan publik.
Dengan demikian, tuduhan Netanyahu mengenai keterlibatan kelompok Islam ekstrem belum dapat disamakan dengan temuan penyelidikan aparat Prancis. Hingga laporan Associated Press pada 21 Oktober, otoritas keamanan Prancis belum mengidentifikasi komunitas agama tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan secara keseluruhan.
Trump Salahkan Migran dan Kebijakan PerbatasanPernyataan serupa disampaikan Donald Trump ketika berbicara mengenai kekerasan di Prancis dalam rangkaian kegiatan politik menjelang pemilu sela Amerika Serikat. Trump menilai kerusuhan tersebut merupakan akibat kegagalan negara-negara Eropa mengendalikan imigrasi.
Trump secara khusus menolak penjelasan bahwa demonstrasi dipicu persoalan pendidikan dan kenaikan biaya hidup. Menurutnya, kekerasan yang terjadi memperlihatkan ancaman dari pendatang yang tidak memiliki kesetiaan kepada negara tempat mereka tinggal.
"Apa yang terjadi di Prancis berkaitan dengan imigrasi, bukan sekolah," kata Trump sebagaimana dikutip Le Monde dalam laporan yang diterbitkan pada 21 Oktober 2026.
Trump juga mendesak Macron memperketat perbatasan dan mengambil tindakan terhadap imigran yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan. Ia memperingatkan bahwa negara-negara Eropa berisiko menghadapi krisis lebih besar apabila kebijakan imigrasi tidak diperketat.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menggambarkan Prancis sebagai negara yang sedang mengalami kehancuran akibat tindakan migran, kelompok jihad, dan kelompok komunis. Ia menggunakan situasi tersebut untuk memperingatkan pemilih Amerika Serikat mengenai konsekuensi yang menurutnya dapat terjadi apabila Partai Demokrat kembali memperoleh kekuasaan.
Namun, investigasi pemeriksaan fakta Associated Press menemukan bahwa tuduhan yang menghubungkan kekerasan di Prancis dengan imigran Muslim belum didukung bukti yang memadai. Kepolisian Prancis tidak mengidentifikasi imigran sebagai kelompok yang secara khusus bertanggung jawab atas kerusuhan.
Perbedaan antara pernyataan Trump dan temuan lapangan menjadi penting karena demonstrasi besar tidak dapat diperlakukan sebagai satu kelompok yang memiliki identitas maupun tujuan politik seragam. Sebagian besar peserta melakukan aksi secara damai, sementara perusakan dan penjarahan berlangsung di sejumlah lokasi yang menjadi titik bentrokan.
Komentar (0)