2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rakyat Tertekan dan Program Unggulan Tuai Polemik

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menyoroti persoalan ekonomi masyarakat yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli, dan sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi sejumlah persoalan yang memicu kekecewaan publik.

BACA JUGA: BULOG Luncurkan Kemasan Baru Beras SPHP, Tandai 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Di bidang ekonomi, masyarakat mengalami kekecewaan seperti makin tingginya harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat yang menurun, serta lapangan pekerjaan yang makin sulit,” kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (21/10).

Selain itu, dia menyoroti fenomena penurunan kelas ekonomi yang dialami sebagian kelompok masyarakat menengah.

BACA JUGA: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Postidar Berbagi Sembako untuk Warga Tangerang

Menurut Efriza, tekanan serupa juga terlihat dalam akses layanan kesehatan, termasuk fenomena masyarakat yang turun kelas kepesertaan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan.

Efriza turut menyinggung sejumlah program unggulan pemerintah yang menuai polemik di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran, PP GP Al Washliyah Gelar Rapimnas 2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kata dia, masih menghadapi sorotan terkait kemampuannya menjawab persoalan nyata di lapangan.

“Sejumlah program unggulan pemerintah ternyata malah menjadi polemik di masyarakat. Bahkan, program tersebut dinilai tidak dapat menjadi solusi menyelesaikan persoalan nyata di lapangan,” ujarnya.

Efriza menilai pemerintah perlu memastikan program prioritas tidak berhenti pada pelaksanaan dan publikasi, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dia menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintahan seharusnya terlihat dari perbaikan kesejahteraan, daya beli, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Karena itu, evaluasi program pemerintah dinilai penting agar kebijakan yang telah dirancang benar-benar menjawab kebutuhan publik.(kkp/jpnn)