Grid.ID - Pernah berebut kursi Gubernur Jabar, Ilham Habibie dan Dedi Mulyadi kini kerja sama atasi masalah transportasi. Kesepakatan keduanya menjadi sorotan.
Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang diketuai Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ke-3 Republik Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi untuk memperbaiki tata kelola transportasi massal di kawasan perkotaan.
Kesepakatan kerja sama tersebut secara resmi diumumkan dalam kegiatan Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) yang digelar di Hotel Pullman, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin (20/10/2026).
Sebagai informasi, Ilham Habibie pernah mengikuti kontestasi Pilgub Jawa Barat 2024 sebagai calon wakil gubernur. Saat itu, ia berpasangan dengan Akhmad Syaikhu yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon gubernur.
Pasangan tersebut bersaing dengan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dalam perebutan kursi kepemimpinan Jawa Barat.
Dalam hasil rekapitulasi akhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang memperoleh nomor urut 4 sebagai pemenang Pilgub Jawa Barat dengan raihan 638.500 suara.
Sementara itu, pasangan Akhmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan nomor urut 3 menempati peringkat kedua setelah mengantongi 127.216 suara. Posisi berikutnya ditempati pasangan Jeje Wiriadinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 94.304 suara.
Adapun pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina yang bernomor urut 1 berada di posisi terakhir dengan total 55.531 suara.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kerja sama yang terjalin antara Pemprov Jabar dan PII, khususnya dalam upaya membenahi sistem transportasi. Ia menilai, persoalan kemacetan di sejumlah kawasan perkotaan Jawa Barat salah satunya dipicu oleh perencanaan tata transportasi yang kurang tepat.
"Pertemuan ini merupakan sebuah kontemplasi bagi kita untuk bagaimana engineering itu bukan hanya pada hal yang bersifat global dan besar, tetapi menyangkut aspek yang bersifat teknis kerakyatan dalam setiap waktu. Misalnya, kenapa sih di Kota Bandung kemacetan terjadi, berarti secara engineering perencanaannya tidak tepat," kata Dedi, seusai membuka gelaran CAFEO, Selasa siang, dikutip dari Kompas.com.
Dedi menambahkan, pembenahan transportasi wajib dilakukan di Jawa Barat untuk menekan angka kemacetan di kota-kota besar.
Baca Juga: Viral Video Dedi Mulyadi Marah-marah saat Melintas di Jalan Rusak Ciamis, KDM Beberkan Alasannya
"Kemacetan di kota-kota di Jawa Barat hari ini tumbuh. Salah satunya adalah transportasinya yang belum tertata dengan baik. Tetapi juga kita tidak boleh menggusur pekerjaan orang, sopir," ucapnya.
Dedi pun berharap PII bisa membantu Pemprov Jawa Barat untuk menyusun perencanaan agar transportasi publik yang sudah tidak laik jalan menjadi moda transportasi baru tapi tidak menghilangkan pekerjaan para sopir.
"Salah satu tawaran saya adalah bagaimana para sopir angkutan umum yang ada tuannya dan sudah tua-tua mobilnya, itu nanti diganti dengan mobil baru. Mereka adalah pemiliknya, tidak usah lagi setor kepada tuannya, tetapi dibuat karakter wilayah.
Mobilnya ramah lingkungan, ramah anak, ramah ibu hamil, kemudian juga bisa memberikan kesejahteraan bagi para sopir. Ini nanti salah satu pilot project yang akan dikerjakan bersama dengan PII," bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani berbagai persoalan penting di sejumlah wilayah. Salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah mencari solusi untuk mengatasi permasalahan transportasi massal.
"Kami sudah banyak berbincang dengan Bapak Gubernur dan insya Allah PII akan mendukung sepenuhnya bagaimana Jawa Barat bisa menyelesaikan masalah serta tantangan ke depan, khususnya di bidang transportasi umum," kata Ilham.
Menanggapi gagasan Dedi Mulyadi mengenai pengembangan model transportasi baru, Ilham Habibie menjelaskan bahwa moda transportasi tersebut akan menggunakan platform sasis dan mesin bertenaga listrik yang telah memenuhi standar sertifikasi nasional. Sementara itu, tampilan luarnya akan dirancang dengan mengedepankan kearifan lokal serta ciri khas budaya di setiap wilayah Jawa Barat, mulai dari Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, hingga daerah pedesaan.
Penerapan platform yang seragam diharapkan dapat mengurangi biaya produksi. Selain itu, sistem perawatan yang mudah dilakukan oleh tenaga lokal diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi usaha bengkel dan industri perakitan di daerah.
"Bussiness concept-nya telah diubah. Jadi para pengemudi angkot itu ke depan mereka juga menjadi kayak UKM, dia akan memiliki sendiri. Selain dari itu, juga konsep daripada wahana transportasi sendiri juga harus kita ubah. Bayangan saya, biarpun desainnya belum tuntas, itu adalah wahana elektrik.
Jadi itu ada elektrifikasi daripada angkot, dan ada semacam standardisasi. Jadi di mana-mana itu platformnya sama, tapi nanti bentuk daripada angkotnya bisa berbeda-beda," tandasnya.
Selanjutnya, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa rencana pengembangan angkutan kota (angkot) berbasis listrik akan dijadikan proyek percontohan yang digarap bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan sekaligus memperbaiki taraf kesejahteraan para pengemudi angkutan umum.
Baca Juga: Jalan di Ciamis Bakal Dibenahi, Dedi Mulyadi dan Herdiat Sunarya Siapkan Anggaran Rp16 Miliar
Ia menegaskan, peralihan angkot konvensional ke kendaraan listrik perlu disertai pembenahan sistem kepemilikan kendaraan. Dengan demikian, para sopir tidak lagi terus bergantung pada pemilik angkot atau terbebani kewajiban menyetorkan sebagian pendapatan dari hasil operasional.
“Persoalan ini tidak boleh menghilangkan mata pencaharian para sopir angkutan umum,” ujar Dedi, dikutip dari TribunJabar.id.
Ia berpandangan bahwa angkot yang sudah berusia tua sebaiknya diganti dengan kendaraan baru yang lebih ramah lingkungan dan kepemilikannya dapat dialihkan langsung kepada para sopir. Selain itu, kendaraan tersebut diharapkan dilengkapi fasilitas yang nyaman dan mudah diakses oleh anak-anak serta ibu hamil, sehingga mutu pelayanan transportasi umum dapat semakin ditingkatkan.
Dedi juga menilai kemacetan di Kota Bandung menjadi persoalan penting yang harus ditangani melalui perencanaan sistem transportasi dan penataan ruang yang lebih terarah.
Ia mengajak para insinyur untuk berkontribusi dalam merancang solusi teknis yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Upaya tersebut mencakup penanganan masalah lingkungan hingga banjir yang dipicu oleh perencanaan pembangunan yang kurang tepat.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sekaligus Chairman AFEO, Ilham Akbar Habibie, menyatakan kesediaannya untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian para pengemudi angkutan umum.
“Salah satu hal yang dibahas ialah pengembangan transportasi umum, khususnya angkutan kota atau angkot, agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan tanpa menghilangkan lapangan pekerjaan bagi para pengemudinya,” kata Ilham
Ilham menerangkan bahwa pengembangan angkot listrik dapat menerapkan platform dan spesifikasi dasar yang seragam, sementara tampilan desain kendaraan dibuat berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Ia menilai kebutuhan transportasi di Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, hingga kawasan perdesaan memiliki perbedaan. Oleh karena itu, rancangan angkot listrik perlu dibuat fleksibel agar dapat menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
"Standardisasi itu diharapkan dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, serta memudahkan perawatan kendaraan di daerah masing-masing," katanya.
Pengadaan serta perawatan angkot listrik dinilai dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Program ini juga berpeluang membuka kesempatan bagi para sopir untuk mengembangkan usaha sendiri di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Konferensi CAFEO ke-44 yang diselenggarakan di Bandung dihadiri sekitar 1.200 peserta dari 11 negara anggota ASEAN.
Selama tiga hari pelaksanaan, konferensi tersebut membahas beragam tantangan pembangunan di kawasan Asia Tenggara, termasuk pemanfaatan teknologi dan penguatan industrialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. (*)
Artikel Asli
Komentar (0)