Kasus Korupsi BNPB Merembet ke TNI, KPK Kirim Surat ke Panglima Agus Subiyanto

JAKARTA, DISWAY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

KPK bahkan telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait perkembangan penyidikan kasus tersebut. 

"Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin," kata Ketua KPK, Setyo Budianto, Rabu, 21 Oktober 2026.

BACA JUGA:KPK Bongkar Dugaan Korupsi Pengadaan BNPB, Selimut hingga Pompa Banjir Jadi Sorotan!

KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan.

Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Bima diketahui pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto masih memimpin lembaga tersebut.

BACA JUGA:KPK 'Acak-acak' Kantor BNPB di Jaktim, Penyidik Segera Panggil Pihak Bersangkutan

Empat tersangka lainnya yakni Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga.

Kemudian, Tenaga Ahli Kepala BNPB; Gery Prasetiawan, Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta Syifa Nrika Ghifarin dari kalangan swasta.

BACA JUGA:Dua Klaster Korupsi BNPB yang Diungkap KPK: Suap Rekanan dan Benturan Kepentingan

KPK 'Acak-acak' Kantor BNPB di Jaktim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengemukakan kegiatan penggeledahan itu dilakukan sejak 15-19 Oktober 2026. Kantor BNPB yang berada di Jakarta Timur pun termasuk salah satu yang digeledah.

"Kantor BNPB yang beralamat di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, yang dilakukan penggeledahan pada hari Kamis, 15 Oktober 2026," kata Budi, Selasa, 20 Oktober 2026.

BACA JUGA:Soal Status Bencana Karhutla, Kepala BNPB: yang Terpenting Kecepatan Respons