5 Tuntutan Demo Mahasiswa, Evaluasi Kinerja Pemerintah 2 Tahun Prabowo-Gibran

Momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi titik penting dalam dinamika sosial-politik Indonesia. Bahkan tidak sedikit kalangan masyarakat khususnya mahasiswa mengambil inisiatif untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

Demonstrasi ini bukan semata-mata ajang kritik, melainkan juga cerminan kekecewaan yang mendalam terhadap arah kebijakan yang sedang dijalankan.

"Karena kami merasa sekarang justru yang kaya makin kaya tapi yang miskin makin miskin," kata Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Muhammad Hafidz Haernanda kepada awak media.

Partisipasi kampus-kampus besar di Indonesia dalam aliansi bernama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menambah bobot aksi tersebut. Universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), serta beberapa kampus lainnya ikut bergabung untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui jalur demonstrasi.

Aksi demo dilakukan di sekitaran Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2026.

Pemilihan Tugu Tani dan Tugu Proklasmiassebagai tempat yang simbolik dan menegaskan aksi ini merupakan hak mahasiswa sebagai pembayar pajak.

"Karena kami rasa ini merupakan tugu simbolik dan ini merupakan hak kita untuk demo karena sudah membayar pajak, kami sudah menghasilkan banyak penghasilan yang dipotong untuk jalanan ini, untuk rumput-rumput ini, untuk patung ini," ujarnya.

"Dan ironik ketika kita masih ada Tugu Tani tapi kita melihat flora dan fauna kita masih terbakar dan terdiamkan saja oleh pemerintah. Jadi ini sebagai bentuk simbolik," tambahnya.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Berikut daftar lima tuntutan mahasiswa dalam demo dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini:

1. Penetapan Karhutla dan Banjir sebagai Bencana Nasional

Salah satu tuntutan pokok dalam demonstrasi mahasiswa adalah agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir secara resmi ditetapkan sebagai bencana nasional. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat intervensi pemerintah dalam penanganan dan mitigasi bencana. Selain itu, tuntutan juga meliputi perlindungan dan pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak serta pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, termasuk pencabutan izin usaha yang terbukti merugikan lingkungan.

Permasalahan karhutla dan banjir sesungguhnya menimbulkan dampak luar biasa pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penetapan status bencana nasional diharapkan memudahkan koordinasi antar lembaga serta alokasi anggaran yang lebih memadai guna mengatasi krisis tersebut secara efektif.

2. Perbaikan Tata Kelola Ekonomi dan Kepercayaan Pasar

Tuntutan kedua berkaitan dengan perbaikan tata kelola ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ekonomi yang ada selama dua tahun terakhir belum mampu memberikan kestabilan dan kepercayaan kepada para pelaku usaha serta masyarakat umum. Hal ini berdampak pada ketidakpastian investasi, melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan melemahnya daya beli rakyat.

Memulihkan tata kelola dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di sektor ekonomi dan keuangan menjadi sebuah kebutuhan mendesak agar perekonomian nasional dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Kepercayaan pasar merupakan fondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Penghentian Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Pembatasan kebebasan berpendapat menjadi isu sentral ketiga dalam tuntutan mahasiswa. Mereka mengkritik berbagai kebijakan dan tindakan yang dianggap menghalang-halangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Pembatasan ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengikis prinsip demokrasi yang menjadi fondasi negara.

Mahasiswa menegaskan bahwa kebebasan menyuarakan pendapat tanpa takut akan tindakan represif adalah hak dasar warga negara. Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog dan menghargai suara rakyat sebagai bentuk evolusi demokrasi yang sehat.

4. Pemberantasan Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi beban berat yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tuntutan mahasiswa termasuk pemberantasan praktik-praktik tersebut secara tegas dan menyeluruh. Mereka menilai bahwa KKN menjadi penyebab utama lambatnya pembangunan, ketimpangan sosial, dan lemahnya pelayanan publik.

Melawan KKN tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menuntut perubahan sistemik yang meminimalisasi celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Upaya transparansi dan pemberdayaan lembaga pengawas menjadi kewajiban pemerintah guna mengembalikan kepercayaan publik.

5. Penurunan Biaya dan Peningkatan Akses Pendidikan serta Pelayanan Publik

Isu mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik muncul sebagai tuntutan terakhir yang mendesak. Mahasiswa mengkritik tingginya biaya yang memberatkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, sehingga akses terhadap layanan dasar menjadi terbatas dan tidak merata.

Pemerintah diminta untuk menurunkan biaya tersebut serta menjamin bahwa layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Peningkatan mutu pelayanan publik secara menyeluruh menjadi kunci untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan manusia di Indonesia.