Daya Beli Disorot! Survei Poltracking: 45,9 Persen Publik Keluhkan Harga Kebutuhan Pokok

Cumicumi.com, JAKARTA - Harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan pemerintah berdasarkan hasil survei nasional Poltracking Indonesia. Sebanyak 45,9 persen responden menilai mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama yang perlu mendapat perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Temuan tersebut disampaikan dalam survei bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026.

Dalam pemaparan hasil survei, Poltracking menyebut persoalan harga kebutuhan pokok berada di posisi teratas dalam daftar masalah yang diharapkan segera ditangani pemerintah. Isu tersebut terpaut jauh dari persoalan lapangan pekerjaan dan pemberantasan korupsi.

"Paling penting nomor satu itu adalah harga pokok," demikian disampaikan dalam pemaparan survei.

Persoalan harga kebutuhan pokok juga terlihat dari penilaian responden terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 58,6 persen responden menilai harga kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir tidak terjangkau.

Di sisi lain, 65,3 persen responden mengaku pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dalam setahun terakhir. Sementara itu, 53 persen menyatakan penghasilan mereka lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Temuan tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat. Meski lebih dari separuh responden menyebut penghasilan mereka membaik, proporsi responden yang mengalami kenaikan pengeluaran tercatat lebih besar.

Poltracking menilai kondisi tersebut menjadi catatan bagi pemerintah, terutama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi turut dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan kemampuan membeli kebutuhan pokok.

Selain harga kebutuhan pokok, survei tersebut mencatat persoalan lapangan pekerjaan dan pemberantasan korupsi sebagai isu yang juga menjadi perhatian publik.

Dalam evaluasi terhadap kinerja pemerintah, Poltracking turut menyoroti pengendalian harga kebutuhan pokok. Hanya 31,3 persen responden yang menilai persoalan tersebut telah tertangani.

Poltracking menekankan pentingnya stabilisasi harga untuk memperkuat daya beli masyarakat. Catatan itu menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah saat memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil survei ini menggambarkan bahwa persoalan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat, terutama harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok, masih menjadi salah satu tuntutan utama publik terhadap pemerintah.