Menteri PKP Maruarar Sirait Percepat KUR Perumahan, Penyaluran Rp27,74 Triliun Masih di Bawah Target 2026

Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga akhir 2026 setelah realisasi pembiayaan mencapai Rp27,74 triliun atau 68,21 persen dari target Rp40,67 triliun.

Maruarar mengatakan pemerintah masih memiliki waktu sekitar dua bulan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan agar target tahun ini dapat tercapai.

“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian KUR Perumahan tahun ini," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan data Kementerian PKP, penyaluran KUR Perumahan selama periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 telah menjangkau 115.897 debitur.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dalam rapat koordinasi evaluasi realisasi KUR Perumahan.

Penyaluran KUR Perumahan Capai Rp27,74 Triliun

Realisasi KUR Perumahan hingga 18 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp27,74 triliun dari target Rencana Target Pagu (RTP) sebesar Rp40,67 triliun.

Dengan capaian 68,21 persen, masih terdapat selisih sekitar Rp12,93 triliun yang perlu dikejar hingga akhir tahun.

Kementerian PKP mencatat penyaluran pembiayaan tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni sisi permintaan dan sisi penyediaan.

Pada sisi permintaan, realisasi pembiayaan mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur.

Jumlah tersebut setara dengan 80,15 persen dari target pembiayaan sisi permintaan.

Sementara itu, pembiayaan sisi penyediaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target yang ditetapkan.

Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha penyedia perumahan masih perlu ditingkatkan.

Renovasi Rumah Dominasi Penyaluran KUR Perumahan

Dari sisi permintaan, pembiayaan untuk renovasi rumah menjadi komponen terbesar dalam penyaluran KUR Perumahan.

Sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2026, pembiayaan renovasi rumah tercatat mencapai Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur.

Sementara itu, pembiayaan pembelian rumah mencapai Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur.

Adapun pembiayaan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha tercatat sebesar Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.

Penyaluran tersebut menunjukkan pemanfaatan KUR Perumahan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan hunian hingga pembangunan rumah yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Kementerian PKP menilai pembiayaan tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.

Pengembang dan Pedagang Bahan Bangunan Terima Pembiayaan

Pada sisi penyediaan, KUR Perumahan disalurkan kepada pelaku usaha yang mendukung pembangunan dan penyediaan hunian.

Pembiayaan untuk pengembang perumahan tercatat mencapai Rp5,47 triliun.

Sementara itu, pedagang bahan bangunan menerima pembiayaan sebesar Rp2,94 triliun.

Adapun penyedia jasa konstruksi memperoleh penyaluran sebesar Rp1,06 triliun.

Secara keseluruhan, pembiayaan sisi penyediaan telah menjangkau 3.883 debitur dengan nilai Rp9,46 triliun.

Kementerian PKP menilai dukungan pembiayaan bagi sektor tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pengembang, toko bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi.

Penyaluran KUR Perumahan juga diharapkan dapat memperkuat kegiatan pembangunan dan renovasi hunian di berbagai daerah.

Maruarar Minta Bank Swasta dan BPD Tingkatkan Penyaluran

Maruarar meminta perbankan memperbesar kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan menjelang akhir tahun.

Ia secara khusus mendorong keterlibatan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD), serta bank swasta.

Menurutnya, perluasan partisipasi perbankan diperlukan agar akses pembiayaan tidak hanya bergantung pada bank milik negara.

Maruarar juga menekankan pentingnya pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal.

“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” ujar Maruarar.

Ia berharap peningkatan keterlibatan perbankan dapat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pembiayaan perumahan.

KUR Perumahan Didorong Dukung Program 3 Juta Rumah

Kementerian PKP menegaskan bahwa KUR Perumahan menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang menjangkau masyarakat sekaligus pelaku usaha di sektor perumahan.

Karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga dalam penyaluran KUR Perumahan.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, peningkatan penyaluran KUR Perumahan diharapkan membantu memperkuat kapasitas penyediaan hunian serta mengurangi kekurangan kebutuhan rumah atau backlog secara nasional.

Kementerian PKP akan terus mendorong kontribusi perbankan agar realisasi pembiayaan dapat meningkat hingga akhir 2026.