Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat setelah tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (22/8/2026). Pemerintah mendeteksi 198 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah tersebut.
Rapat digelar di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Pontianak dan melibatkan jajaran pemerintah pusat serta daerah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan terdapat delapan pimpinan kementerian/lembaga pemerintah pusat dan 10 pimpinan pemerintah daerah yang hadir.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Teddy dalam keterangan resmi, Sabtu (22/8/2026).
Prabowo mengatakan kedatangannya bertujuan melihat langsung kondisi karhutla sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terbaru di lapangan.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan hasil pemantauan satelit selama 24 jam terakhir.
Berdasarkan pemantauan tersebut, terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Bulo mengatakan titik panas tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Konsentrasi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi antara lain berada di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo.
Selain pemantauan titik panas, pemerintah membahas potensi hujan ringan di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21–27 Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan karhutla.
Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11–18 Agustus 2026. Namun, operasi tersebut dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.
Baca Juga: Viral Ucapan Menterinya Prabowo 'Remehkan' Gempa di NTT: 5,8-5,6 Itu Makanan Sehari-hari
Baca Juga: Prabowo Terbang ke Kalimantan, Instruksikan Penanganan Karhutla Secara Total
Baca Juga: Dibongkar! Ini Sosok Paling Berbahaya Bagi Prabowo dari Dalam Istana
Bulo mengatakan OMC akan kembali dilakukan seiring adanya potensi awan pada periode berikutnya.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Operasi tersebut akan dilakukan untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dengan memanfaatkan prakiraan potensi awan pada 23–27 Agustus 2026.
Komentar (0)