Jakarta, VIVA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan seluruh infrastruktur base transceiver station (BTS) yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) seluruhnya telah pulih. BTS di daerah tersebut telah kembali beroperasi normal.
Kemkomdigi mencatat terdapat 812 titik di 11 kabupaten/kota yang terdampak gempa saat bencana terjadi pada Sabtu (15/8). Pada Selasa (18/8), Kemkomdigi mengumumkan 99,9 persen infrastruktur BTS yang terdampak gempa di NTT telah pulih dan mampu menyediakan konektivitas untuk masyarakat.
"Sampai per hari ini laporannya terkait dengan konektivitas di wilayah terdampak gempa itu dari 812 titik atau site BTS sudah pulih 100 persen," kata Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya di Kantor Badan Penghubung Provinsi NTT, Jakarta pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Selain memulihkan infrastruktur digital, Kemkomdigi juga mengirim bantuan 20 perangkat telekomunikasi Starlink untuk memudahkan warga di wilayah terdampak bencana menjalin komunikasi dengan keluarga atau kerabatnya.
"Bantuan Starlink tentu untuk memberikan penguatan-penguatan jika masih ada titik-titik yang misalnya terdampak," ujar Fifi.
Kemkomdigi juga menyalurkan 15 ton bantuan logistik berupa makanan, minuman, susu, selimut, tikar, dan obat-obatan. Bantuan tersebut dikirim ke wilayah bencana mulai hari ini secara bertahap melalui Badan Penghubung Provinsi NTT.
"Insyaallah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya, ini bisa membantu meringankan yang terdampak gempa di NTT," kata Fifi.
Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 7.0 mengguncang wilayah Pulau Flores, NTT, Sabtu (15/8) pukul 05.58 WITA.
Sebagai respons cepat, Pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya kementerian maupun lembaga guna mempercepat penanganan tanggap darurat atas bencana alam tersebut. Langkah itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti melalui pembagian tugas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (Ant)
Komentar (0)