Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Ia mengingatkan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya memadamkan api yang sudah muncul, tetapi juga harus menyiapkan skenario menghadapi potensi kebakaran berulang hingga kondisi cuaca kembali membaik.
Ia menilai karhutla telah berkembang menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap kesehatan hingga keselamatan masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Sabtu (22/8).
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya peningkatan signifikan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan. Pada 19 Agustus 2026, tercatat sebanyak 518 hotspot di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Jumlah tersebut meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Secara kumulatif, pada periode 17-19 Agustus 2026 tercatat terdapat 750 hotspot di tiga provinsi tersebut.
Selain itu, peningkatan karhutla juga terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus, tercatat sebanyak 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 936,95 hektare.
Di Kabupaten Kutai Barat, terdapat 72 lokasi karhutla dengan luas area terbakar mencapai 415,51 hektare.
“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegas Hetifah.
Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengatasi karhutla. Namun, menurutnya, upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan,” kata Hetifah.
Politikus Partai Golkar itu juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.
“Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI dari Kalimantan Timur, saya akan terus mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar penanganannya cepat, berbasis data, dan keselamatan warga menjadi prioritas,” sambung Hetifah.
Hetifah juga menyoroti kondisi cuaca yang masih berpotensi meningkatkan risiko karhutla dalam beberapa pekan ke depan. Ia mengatakan pemerintah harus mengantisipasi periode kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan.
Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan, sementara musim hujan diperkirakan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.
“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkasnya.
Komentar (0)