HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA — Sebanyak 15 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa disebut masuk dalam daftar yang dinonaktifkan atau diberhentikan sementara oleh Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.
Informasi ini beredar sejak Jumat (21/8/2026). Disertai dengan dokumen terkait pemberhentian sementara pejabat di lingkungan Pemkab Gowa.
Salah satunya keputusan terhadap Inspektur Inspektorat Daerah Gowa, Syahrul Syahrir.
Pembebasan sementara Syahrul Syahrir dituangkan dalam Keputusan Bupati Gowa Nomor 800.1.6.2/1802/2026 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa karena dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat.
Dokumen tersebut menyebut keputusan diambil setelah pemeriksaan awal menemukan dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat yang dilakukan Syahrul Syahrir selaku Inspektur Inspektorat Daerah.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terdapat dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat yang dilakukan oleh PNS atas nama Syahrul Syahrir, jabatan Inspektur Inspektorat Daerah,” demikian bunyi surat keputusan tersebut.
Pembebasan sementara itu dilakukan untuk memberikan ruang bagi Tim Pemeriksa menjalankan proses pemeriksaan secara lancar tanpa adanya potensi gangguan dari pihak yang diperiksa.
Keputusan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang berpotensi menghambat proses penegakan disiplin sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Surat keputusan terkait Syahrul ditetapkan di Sungguminasa pada 21 Agustus 2026 dan ditandatangani langsung oleh Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.
Di sisi lain, informasi mengenai pemberhentian sementara terhadap 15 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat lainnya masih beredar di tengah lingkungan pemerintahan Kabupaten Gowa.
Dokumen yang beredar disebut bertanggal 21 Agustus 2026 serta mencantumkan tanda tangan dan stempel Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.
Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan DPRD telah menerima informasi mengenai adanya pemberhentian sementara Sekretaris Daerah bersama sejumlah kepala perangkat daerah dalam waktu yang bersamaan.
Menurut Hasrul, kewenangan kepala daerah dalam pembinaan dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) merupakan kewenangan yang harus dihormati.
Meski demikian, ia mengingatkan setiap keputusan terkait jabatan ASN harus mempunyai dasar hukum, alasan yang objektif serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Kalau benar pemberhentian sementara ini dilakukan secara massal terhadap Sekda dan 15 kepala perangkat daerah dalam waktu yang bersamaan, maka tentu ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut stabilitas pemerintahan Kabupaten Gowa dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Hasrul, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan informasi yang beredar, berikut daftar 15 pejabat yang disebut dinonaktifkan:
- Andy Azis Peter — Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
- Sahir — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Fajaruddin — Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Natsir Arif — Asisten Bidang Administrasi Umum.
- Abidzar — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Agus Harahap — Kepala Dinas Perhubungan.
- Syahrul Syahir — Inspektur Inspektorat Daerah.
- Mahmud — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD/BPKD).
- Idil Hafid — Sekretaris DPRD Gowa.
- Ary Mahdin — Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Sujjadan — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- Indra Said — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- Indra Wahyudi — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
- Taufik Mursad — Kepala Dinas Pendidikan.
- Indra Setiawan — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Komentar (0)