Komisi V DPR menyoroti maraknya kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini. Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta operator kapal dan pelabuhan tidak bermain-main dengan keselamatan penumpang.
Lasarus mengingatkan operator kapal mematuhi aturan mengenai kapasitas dan jumlah penumpang. Menurutnya, persoalan muncul ketika operator tetap membiarkan penumpang naik meski pendataan telah ditutup.
“Kemudian kepada para teman-teman operator baik operator kapal maupun operator pelabuhan, meski ada rasa lah ada sense of-nya gitu lho. Ya jangan bermain-bermain dengan manusia. Karena nggak semua juga kita bisa kontrol, Pak. Tapi kalau bapak yang operator kapalnya nakal, ini yang menimbulkan persoalan. Sudah didata oleh KSOP nih, orang nih udah selesai tutup harusnya. Tapi masih dibiarkan ada yang naik dan seterusnya,” kata Lasarus saat rapat dengan Kemenhub, BMKG, dan Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Ia juga menyoroti praktik penambahan kursi di dalam kapal yang dinilai dapat membuat jumlah penumpang melebihi kapasitas.
“Saya pernah berdiskusi pak, ada berapa tempat duduk sih di kapal itu? Ada 100. Ada berapa kursi yang ditumpuk-tumpuk, yang tidak dihitung? Ada sekian ratus, ada sekian ratus penumpang bisa naik pak, ada kursi karena kursinya ditumpuk-tumpuk, kursi plastik. Jelas pak ini muatan kapalnya berapa? Kursi harusnya berapa? Masih boleh nggak, ada kursi yang untuk diduduki orang tanpa kursi yang ada. Gimana ngaturnya, ini hal yang sederhana pak,” tutur Lasarus.
Menurut Lasarus, dirinya banyak menerima laporan mengenai persoalan operasional kapal. Ia menyadari pengawasan transportasi laut bukan pekerjaan mudah, tetapi menilai keselamatan manusia harus menjadi prioritas negara.
“Saya dapat laporan ini kalau saya ngerti barang ini tentu saya dapat laporan dari banyak pihak. Jadi kerja kita masih sangat berat untuk mengurusi persoalan ini. Tapi sekali lagi mohon izin, pertama manusianya dulu harus kita utamakan. Kan itu kewajiban negara menurut UUD. Kalau orang yang punya mobil curi-curi udah pasti mau pak yang penting bisa nyeberang,” katanya.
Lasarus juga menyoroti kesiapan peralatan pengawasan di pelabuhan. Menurutnya, jika fasilitas seperti X-ray masih kurang, pemerintah perlu memperkuatnya untuk mencegah persoalan serupa berulang.
“Nah peralatan bagaimana? kalau kurang x-ray dan seterusnya ya kita perkuat pak mau nggak mau itu risiko, kalau nggak ini berulang terus,” tutur Lasarus.
Minta Operator Tingkatkan KesadaranLasarus menilai pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan jumlah petugas. Menurutnya, diperlukan kesadaran dari seluruh pihak untuk tidak memanfaatkan celah aturan demi kepentingan tertentu.
“Kalau misalnya masa sih kalau kita udah gede, kancing baju pun masih diajari. Yang udah kita tahu kita kerjakanlah, bernegara ini kan begitu pak. Kalau kita mau ngakal nih pak, ada celahnya. Petugas kita cuma berapa, sementara kita nih tiap hari bikin nakal terus. Ya nggak selesai-selesai persoalan negara ini pak. Harus ada kesadaran kita masing-masing,” ungkap Lasarus.
Ia juga meminta operator pelabuhan menggunakan kewenangan yang dimiliki apabila menemukan kapal yang melakukan pelanggaran. Lasarus mencontohkan Pelindo dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan maupun KSOP untuk menindak kapal bermasalah.
“Semua menerima manfaat kok. Pelindo misalnya, kalau kapal yang nakal-nakal pelindo tau, pelindo gunakan otoritasnya. Hubungi kementerian, hubungi KSOP dan seterusnya,” ucap Lasarus.
“Bila perlu dilarang bersandar kapal itu. Bila perlu pak menteri cabut izinnya. Jadi ada mekanisme gitu,” sambung dia.
Minta Operator yang Abaikan Keselamatan DitindakLasarus kemudian meminta Menteri Perhubungan mengambil langkah tegas terhadap operator yang dinilai mengabaikan keselamatan penumpang demi keuntungan. Ia menilai praktik tersebut tidak boleh dibiarkan.
“Ini keterlaluan pak. Ngono yang ngono wes ojo ngono, kata orang jawa. Ya mau cari untung boleh lah, tapi jangan cari untuk mengorbankan warga bangsa indonesia yang tercinta ini. Itu harapan saya, titik balik ini pak menteri kami dukung pak. Bapak ambil langkah tegas aja,” kata Lasarus.
Lasarus bahkan menyebut pihak yang tetap mencari keuntungan dengan mengabaikan keselamatan sebagai ‘bajak laut’. Menurutnya, praktik tersebut hanya dapat dihentikan melalui penegakan aturan yang tegas.
“Bajak laut itu tidak terlalu sopan katanya pak kalo beraksi. Jadi bajak laut yang beraksi yang tidak terlalu sopan ini, hanya kita bisa selesaikan dengan penegakan aturan yang keras pak. Nah kita beri kesempatan pak menteri tegakkan aturan setegak-tegaknya,” pungkas Lasarus.
Komentar (0)