Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran lima negara besar yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) dinilai dapat memperkuat tata kelola lingkungan hidup global agar lebih representatif dan efektif. Salah satunya dengan membuka ruang bagi kearifan lokal untuk ikut menjawab tantangan lingkungan dan perubahan iklim yang semakin kompleks.
Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Pertemuan tersebut diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS.
Advertisement
Acara diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav. Setelah itu, Jumhur menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan dan tantangan perubahan iklim.
Dalam paparannya, Jumhur menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang dinilai mulai meninggalkan tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, negara-negara tersebut masih berkontribusi besar terhadap emisi global.
Menurut Jumhur, keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada cara setiap negara mengelola sumber daya alam, menjaga lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim.
Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati darat dan laut. Kekayaan tersebut dinilai menjadi fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Lebih dari 300 ribu spesies telah diketahui berada di Indonesia, termasuk 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung.
Kekayaan serupa juga terdapat di laut. Ekosistem laut Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang menjadi habitat bagi 23 persen hutan mangrove, 16 persen spesies ikan laut dunia, dan 10 persen spesies karang dunia.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia juga berada di garis depan dampak perubahan iklim. Lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim.
Jumhur menegaskan dampak tersebut bukan sekadar ancaman di masa depan. Perubahan iklim dapat menghambat pembangunan, mengganggu mata pencaharian, hingga mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.
Komentar (0)