Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan, kenyamanan dan situasi Jakarta yang kondusif selama momentum peringatan HUT Ke-81 RI.
“Bagi Pemerintah DKI Jakarta makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi, merasa aman, merasa terjaga, merasa nyaman dan mereka merasa memiliki kota Jakarta," kata Pramono Anung di Jakarta, Senin.
Menurut dia kemerdekaan juga tercermin dari kemampuan pemerintah menghadirkan rasa aman bagi warga.
Ia menekankan pentingnya semangat bersama untuk menjaga Jakarta.
Menurut dia, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab agar Ibu Kota tetap aman dan terkendali.
"Maka spirit untuk 'Jaga Jakarta' ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik. Aman," kata dia.
Ia juga mengingatkan bahwa makna kemerdekaan saat ini tidak sebatas perjuangan fisik, tetapi bagaimana masyarakat mampu mengendalikan ego dan membangun ruang dialog.
Baca juga: Pramono tegaskan ketahanan ekonomi Jakarta terus positif
Baca juga: Pram minta anggota Paskibraka miliki sikap disiplin dan tanggung jawab
"Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar, bekerja bersama," katanya.
Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (18/8) dengan Seruan Aksi Merebut Kemerdekaan sehari setelah perayaan HUT Ke-81 RI.
Aksi unjuk rasa tersebut rencananya Bundaran HI, Jakarta Pusat yang diumumkan lewat postingan di akun ig resmi BEM UI @bemui_official.
Sementara Menteri HAM Natalius Pigai menilai pengaturan lokasi aksi bukan berarti menghilangkan hak warga menyampaikan pendapat. Pemerintah dapat menyediakan lokasi alternatif agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas.
"Oh iya pengaturan. Bisa. Pemerintah bisa atur. Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh, kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain, bisa. Namanya juga pengaturan," kata Pigai.
Dengan demikian, semangat kritis mahasiswa tetap dapat disalurkan secara tertib, tanpa mengorbankan kegembiraan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan.
Baca juga: Pram: LRT Kelapa Gading-Dukuh Atas buat waktu perjalanan lebih efektif
Baca juga: Pramono targetkan normalisasi Kali Cakung Lama rampung pada 2028
“Bagi Pemerintah DKI Jakarta makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi, merasa aman, merasa terjaga, merasa nyaman dan mereka merasa memiliki kota Jakarta," kata Pramono Anung di Jakarta, Senin.
Menurut dia kemerdekaan juga tercermin dari kemampuan pemerintah menghadirkan rasa aman bagi warga.
Ia menekankan pentingnya semangat bersama untuk menjaga Jakarta.
Menurut dia, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab agar Ibu Kota tetap aman dan terkendali.
"Maka spirit untuk 'Jaga Jakarta' ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik. Aman," kata dia.
Ia juga mengingatkan bahwa makna kemerdekaan saat ini tidak sebatas perjuangan fisik, tetapi bagaimana masyarakat mampu mengendalikan ego dan membangun ruang dialog.
Baca juga: Pramono tegaskan ketahanan ekonomi Jakarta terus positif
Baca juga: Pram minta anggota Paskibraka miliki sikap disiplin dan tanggung jawab
"Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar, bekerja bersama," katanya.
Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (18/8) dengan Seruan Aksi Merebut Kemerdekaan sehari setelah perayaan HUT Ke-81 RI.
Aksi unjuk rasa tersebut rencananya Bundaran HI, Jakarta Pusat yang diumumkan lewat postingan di akun ig resmi BEM UI @bemui_official.
Sementara Menteri HAM Natalius Pigai menilai pengaturan lokasi aksi bukan berarti menghilangkan hak warga menyampaikan pendapat. Pemerintah dapat menyediakan lokasi alternatif agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas.
"Oh iya pengaturan. Bisa. Pemerintah bisa atur. Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh, kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain, bisa. Namanya juga pengaturan," kata Pigai.
Dengan demikian, semangat kritis mahasiswa tetap dapat disalurkan secara tertib, tanpa mengorbankan kegembiraan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan.
Baca juga: Pram: LRT Kelapa Gading-Dukuh Atas buat waktu perjalanan lebih efektif
Baca juga: Pramono targetkan normalisasi Kali Cakung Lama rampung pada 2028
Komentar (0)