Jakarta, VIVA – Upaya mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperbesar peran swasta membutuhkan dukungan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap menarik, sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor.
Hal tersebut yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Rabu 12 Agustus 2026.
FGD ini membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol sekaligus membuka ruang dialog konstruktif, strategis dan solutif antara lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujar Dody.
Pembahasan dalam FGD mencakup berbagai topik termasuk investasi jalan tol yang bankable dan sustainable, kepastian dalam pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, serta pengelolaan berbagai perubahan dan dinamika usaha yang menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan.
Berbagai isu seperti integrasi jalan tol, pemanfaatan ruang milik jalan tol, TIP, hingga penerapan MLFF juga dibahas secara kolaboratif dengan mempertimbangkan kondisi jaringan, kebutuhan pelayanan, struktur pembiayaan, dan keberlanjutan investasi.
Mantan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang sekarang menjabat sebagai Dean & CEO ADB Institute mengatakan bahwa pembangunan jalan tol memiliki manfaat ekonomi yang jauh lebih luas dari sekadar penyediaan infrastruktur transportasi.
Komentar (0)