REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menyatakan menunggu regulasi terbaru terkait rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat dari kelompok ekonomi atas. Pertamina menyebut skema tersebut masih dalam tahap pendalaman dan perincian bersama pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan pihaknya akan mengikuti hasil regulasi yang nantinya ditetapkan pemerintah. “Kita ikut hasil regulasinya nanti. Masih didalami dan didetailkan nantinya bersama pemerintah,” kata Roberth kepada Republika, Kamis (13/8/2026).
Baca Juga
Menkeu Purbaya: Desil 9-10 Gak Bisa Beli Pertalite, Harus Pakai Pertamax
Siap-Siap Pembatasan Pertalite, Cara Cek Desil Pakai NIK: Begini Langkahnya
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah membahas kemungkinan pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10. Menurut dia, kelompok tersebut nantinya berpotensi tidak lagi dapat membeli Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi.
“Yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain,” kata Purbaya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menkeu mengatakan pemerintah masih menguji sistem yang dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Ia menyebut sistem Pertamina sudah cukup baik dan siap digunakan, meski waktu penerapan belum ditentukan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan subsidi migas tepat sasaran. Menurut dia, subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah harus diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi,” ujar Bahlil.
Menteri ESDM juga menegaskan sepeda motor tidak menjadi sasaran pembatasan dalam skema yang tengah dibahas. Ia mencontohkan kendaraan mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz sebagai jenis kendaraan yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM subsidi.
Di sisi lain, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meski harga minyak dunia masih bergerak fluktuatif. Pemerintah juga membuka ruang penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia.
“Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan,” kata tokoh yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Berdasarkan data konsumsi Pertalite 2026, kuota APBN tahun ini ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter (KL), turun 6,28 persen dibandingkan kuota 2025 sebesar 31,23 juta KL. Hingga 30 Juni 2026, realisasi konsumsi mencapai 13,96 juta KL dengan sisa kuota sekitar 15,31 juta KL untuk paruh kedua tahun ini.
Komentar (0)