Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus Pusat Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) bekerja sama dengan Jurnalis Pokja Grahadi menggelar Dialog Publik bertajuk “Transformasi dan Reorientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” di Aula JKSN Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Agenda strategis ini dilaksanakan menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang direncanakan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada akhir Agustus 2026.
Ketua Umum PP JKSN, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA, menegaskan bahwa Muktamar NU mendatang harus menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepemimpinan organisasi pada khittah aslinya.
Kiai Asep juga mengungkapkan rasa keprihatinannya atas dinamika internal NU dalam beberapa periode terakhir. Menurutnya, tiga pelaksanaan Muktamar terdahulu dinilai telah mencederai marwah organisasi akibat praktik penataan kepemimpinan yang kurang berintegritas.
“Hari ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dalam tiga kali Muktamar terakhir, Nahdlatul Ulama seolah dikendalikan oleh oknum-oknum muda yang bergerak berdasarkan kehendak pribadi semata. Banyak kezaliman yang terjadi,” tegas KH. Asep.
Atas dasar itulah, ia mendesak perlunya transformasi total dan reorientasi kepemimpinan agar organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini kembali dipimpin oleh figur-figur yang memiliki kearifan, integritas tinggi, dan keberpihakan pada nilai dasar NU.
Dalam pemaparannya, KH. Asep mengajak para hadirin untuk menengok kembali sejarah panjang berdirinya NU yang tidak terlepas dari simpul perjuangan melawan penjajahan Belanda.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusantara—bahkan jauh sebelum lahirnya Boedi Oetomo. Sebagai contoh, Ponpes Tambakberas Jombang diperkirakan telah berdiri dan mengabdi selama hampir dua abad.
Lembaga pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kesadaran akan kemerdekaan dan penolakan terhadap perbudakan serta mengalami transformasi gerakan.
Awalnya, perlawanan para kiai bergerak secara parsial sehingga mudah dipatahkan. Menyadari hal tersebut, para ulama seperti KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Mas Alwi, KH. Ridwan Abdullah, KH. Abdul Chalim, KH. Mas Nawawi Sidogiri, dan KH. Zubair sepakat membentuk wadah pergerakan terorganisir.
Konsolidasi tersebut diawali dengan pendirian Nahdlatul Wathan pada tahun 1916 di Surabaya, yang mendidik 65 kader muda pilihan (putra kiai dan tokoh).
Para santri ini digembleng oleh ulama lulusan Makkah dan Mesir serta dibakar semangatnya melalui mars pergerakan Ya Lal Wathan—yang kini menjadi himne resmi NU.
Perjuangan tersebut berlanjut hingga pembentukan Komite Hijaz sebagai diplomasi internasional ulama Nusantara Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), serta penunjukan KH. Hasyim Asy’arisebagai Rais Akbar PBNU pertama untuk memimpin gerakan besar ini.
Puncaknya, kekuatan jaringan pesantren ini terbukti ampuh dalam mempertahankan kemerdekaan melalui pengerahan massa pada peristiwa Resolusi Jihad.
Kiai Asep mengingatkan bahwa NU didirikan di atas dua pilar utama. Yaitu Pilar Kebangsaan yang bertujuan menjaga kesatuan dan kemerdekaan Republik Indonesia.
Kedua, Pilar Keagamaan dengan tujuan menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang inklusif, moderat, dan rahmatan lil ‘alamin.
“Regenerasi kepemimpinan melalui Muktamar seharusnya menjaga amanah sejarah tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan, kecurangan, dan kezaliman dalam proses berorganisasi harus dihentikan demi menjaga kejayaan NU di abad kedua,” tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. menegaskan bahwa kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Nahdlatul Ulama saat ini sudah jauh berkembang pesat dibandingkan era 1960-an.
Menurutnya, sarjana dan akademisi dari kalangan Nahdliyin kini tersebar luas di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di seluruh Indonesia.
“NU sekarang tentu saja berbeda dengan NU di tahun 60-an. Sarjana-sarjana sekarang sudah begitu banyak. Bahkan menurut laporan Prof. Nuh saat menjabat Menteri Pendidikan, dalam setiap pemilihan rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, selalu ada kader NU yang muncul. Ini menunjukkan SDM NU sudah sangat cukup dan luar biasa,” ujar Prof. Imam Ghazali.
Namun, ia menyayangkan potensi SDM unggul, profesional, dan birokrat dari kalangan NU tersebut masih banyak yang terpendam dan belum terakomodasi secara optimal di kepengurusan tingkat pusat. Oleh karena itu, momentum kepemimpinan mendatang harus mampu memunculkan figur-figur potensial ini.
“Harus dimunculkan ini, kan banyak di perguruan tinggi,” tandasnya.
Prof. Imam Ghazali menilai Kiai Asep Saifuddin Chalim sebagai salah satu sosok pimpinan yang memiliki kemampuan, rekam jejak interaksi yang luas dengan kaum profesional/birokrat, serta potensi besar untuk membawa perubahan.
“KH Asep sangat potensial, kalau ini tidak diambil ya tetap yang mengendalikan ya itu-itu aja,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan NU ke depan—khususnya jajaran pengurus Syuriyah—harus diisi oleh figur yang mampu merangkul dan merekatkan seluruh elemen, bukan justru memicu keretakan.
“Hal paling utama dalam kepemimpinan NU yang akan datang adalah menghilangkan faksionalisme di tubuh PBNU. Tidak boleh ada lagi kubu-kubuan atau faksi-faksi yang saling memecah belah. PBNU membutuhkan kepemimpinan yang merekatkan,” tegasnya.
Ia berharap figur-figur bereputasi dan berintegritas tinggi dapat masuk dalam jajaran kepengurusan (khususnya Syuriyah) untuk mengakhiri perpecahan internal, sehingga Nahdlatul Ulama dapat memasuki abad keduanya dengan solid, bermartabat, dan kembali pada khittah perjuangannya
“Menurut saya yang akan datang menghilangkan kepemimpinan faksionalisme di tubuh PBNU. Kalau tidak menjadi Rais Aam, menjadi Syuriah. Saya harap Kiai Asep masuk di situl, tetapi bisa memengaruhi pokoknya faksi ini harus selesai,” pungkasnya. (tok/ian)
Komentar (0)