17 Agustus dan Kemerdekaan Bank Sentral

Kemerdekaan paling sulit bukan ketika sebuah bangsa mengatakan “tidak” kepada penjajah. Ujian yang lebih rumit adalah ketika bangsa harus mengatakan “tidak” kepada keinginannya sendiri, terutama ketika pilihan tersebut dapat menimbulkan biaya yang lebih mahal di esok hari. Di sinilah kemerdekaan bank sentral menemukan maknanya.

Momentum itu terasa relevan menjelang tanggal 17 Agustus. Pada 10 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Pergantian pemimpin adalah hal biasa.

Namun pada bank sentral, pergantian pemimpin selalu membawa pertanyaan besar: seberapa kokoh institusi itu menjaga jarak dari kepentingan jangka pendek tanpa menjauh dari kepentingan negara?

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan moneter memang tidak lahir sekaligus. Indonesia merdeka pada 1945, namun Bank Indonesia resmi berdiri sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953, menggantikan De Javasche Bank.

Empat puluh enam tahun kemudian, UU No. 23 Tahun 1999 menegaskan BI sebagai bank sentral yang independen. Merdeka memiliki bank sentral ternyata berbeda dengan memiliki bank sentral yang merdeka.

Independensi kerap disalahpahami sebagai kebebasan bank sentral melakukan apa saja. Padahal maknanya justru lebih sempit yaitu: ruang profesional untuk menjalankan mandat tanpa keputusan kebijakan yang ditentukan oleh kepentingan jangka pendek.

BI sebagai lembaga negara tetap harus berkoordinasi, menjelaskan kebijakannya, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Namun undang-undang menegaskan BI independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali yang secara tegas diatur undang-undang.

Ekonomi mengenal persoalan ini sebagai time inconsistency. Kita cenderung menyukai manfaat sekarang dan menunda biaya. Pemerintah pun menghadapi godaan serupa. Kebijakan yang lebih longgar dapat membantu permintaan dan pertumbuhan dalam jangka pendek.

Namun jika dilakukan tanpa memperhitungkan inflasi, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat, bebannya akan terasa di masa mendatang. Literatur independensi bank sentral berkembang untuk mengurangi persoalan semacam ini.

Independensi bank sentral mempunyai dimensi yang jarang dibicarakan: keadilan antargenerasi. Keputusan ekonomi hari ini tidak hanya dibayar oleh mereka yang membuatnya. Inflasi, hilangnya kepercayaan, atau ketidakstabilan yang ditinggalkan dapat diwariskan kepada masyarakat di generasi berikutnya.

Bank sentral yang mampu menolak kenyamanan sesaat, pada dasarnya mencegah generasi sekarang memindahkan beban kepada generasi berikutnya.

Working paper IMF yang terbit Maret 2026 memberi konteks menarik. Peneliti menelaah 132 pergantian gubernur bank sentral di 28 negara maju dan berkembang sejak 2000. Masa jabatan yang dikategorikan terkait penunjukan bermotif politik berasosiasi dengan inflasi yang lebih tinggi dan lebih bergejolak.

Dalam episode semacam itu, pertumbuhan dapat menguat sementara setelah suku bunga menurun, tetapi inflasi aktual dan ekspektasi inflasi juga meningkat. Temuan tersebut mengingatkan bahwa persepsi terhadap independensi bukan sekadar debat akademis. Kredibilitas sebuah institusi memiliki konsekuensi ekonomi.

Pencalonan Destry tidak dengan sendirinya menunjukkan berkurangnya independensi BI. Dalam sistem demokratis, pengisian jabatan bank sentral memang melibatkan cabang kekuasaan politik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah proses politik tersebut berhenti ketika keputusan profesional bank sentral dimulai.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan kenyamanan para bankir sentral. Inflasi terlihat pada harga pangan yang menggerus pendapatan, biaya sekolah yang meningkat, atau tabungan yang membeli lebih sedikit barang di esok hari. Mereka yang paling sulit melindungi diri dari inflasi sering kali adalah rumah tangga biasa.

Oleh karena itu, independensi bank sentral bukan hak istimewa institusi, melainkan perlindungan terhadap orang yang mungkin tidak pernah mengikuti rapat kebijakan moneter.

Ada argumen yang patut diperhatikan. Bukankah bank sentral juga harus membantu perekonomian tumbuh? Tentu. Mandat BI saat ini bahkan tidak berhenti pada stabilitas harga.

Undang-undang menempatkan stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai tujuan BI.

Mempertentangkan independensi dengan koordinasi merupakan dikotomi palsu. Pemerintah memiliki mandat pembangunan; bank sentral memiliki mandat menjaga stabilitas sambil mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Keduanya harus berbicara. Tetapi berbicara tidak berarti selalu mengatakan hal yang sama. Koordinasi bukan subordinasi.

Sebaliknya, independensi juga bukan berarti kebal dari pertanyaan publik. Semakin besar ruang kebijakan yang dimiliki sebuah bank sentral, maka semakin tinggi tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya.

Tata kelola kebijakan BI sendiri menempatkan independensi bersama konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi sebagai prinsip yang harus berjalan beriringan.

Independensi bank sentral tidak berasal dari sifat pribadi gubernurnya, melainkan sifat institusinya. Seorang gubernur dapat berasal dari proses pencalonan politik yang sah, tetapi tetap bekerja independen apabila ada mandat hukum yang jelas, masa jabatan yang terlindungi, pengambilan keputusan kolektif, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme yang membuat keputusan kebijakan tidak bergantung pada kehendak satu orang.

Pencalonan Gubernur BI yang hanya sepekan menjelang 17 Agustus memperoleh makna yang lebih besar. Siapa pun yang akhirnya mendapatkan persetujuan DPR akan mewarisi kantor dan instrumen kebijakan.

Ia akan mewarisi kredibilitas sebuah institusi yang dibangun dari kemampuannya bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan penilaian profesionalnya.

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, kemerdekaan sebaiknya tidak diukur dari kemampuan menentukan siapa yang memegang kekuasaan. Kemerdekaan seharusnya juga terlihat dari keberanian membangun institusi yang mampu membatasi kekuasaan itu sendiri.