Bromo Ditutup Imbas Karhutla, Ketua DPR Minta Pemerintah Asesmen Dampak Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkit penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur (Jatim) memiliki konsekuensi ekonomi yang harus dihitung pemerintah.

Sebab, kata dia, TNBTS menjadi satu destinasi wisata unggulan dan penutupan mawasan nisa memengaruhi sektor pariwisata.

BACA JUGA: Pantau Kebakaran di Bromo, Menhut Ungkit Komando Penanganan Karhutla

“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, hingga transportasi," kata Puan kepada awak media, Senin (10/8).

Diketahui, akses wisata ke TNBTS ditutup total imbas karhutla yang terjadi di kawasan hingga mencapai 720 hektare.

BACA JUGA: Soal Karhutla di Gunung Bromo, Komisi IV Ungkit Perbaikan SOP Penanganan

Puan pun meminta pemerintah segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.

"Apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan pemerintah dapat diarahkan secara presisi ke kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” kata cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

Puan mengingatkan masyarakat yang ikut menjaga TNBTS menjadi kelompok pertama terdampak dari penutupan kawasan.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” kata dia.

Dalam jangka panjang, Puan meminta pemerintah menjadikan kebakaran TNBTS sebagai dasar membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.

"Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Puan menuturkan pemetaan mulai dari tingkat tapak, sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup. 

"Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaanx bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi," ujar eks Menko PMK itu. (ast/jpnn)