Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat seluruh kementerian dan lembaga yang menjadi entitas pemeriksaan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2025. Namun, BPK menegaskan capaian tersebut bukan garis akhir.
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan WTP merupakan titik awal untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan juga bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah keuangan negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ujar Nyoman melalui keterangan tertulis, Jumat (7/8).
Nyoman menyebut keberhasilan seluruh kementerian dan lembaga memperoleh opini WTP menunjukkan kalau laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam LHP yang disampaikan, kata Nyoman, BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, penataan serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), hingga peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kontrak. BPK juga mendorong seluruh entitas segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat.
LHP tersebut diserahkan kepada 11 kementerian dan lembaga, yakni Komisi Yudisial (KY), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
Lebih lanjut, Nyoman juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga mempersiapkan transformasi menuju Government 5.0, yakni paradigma pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan, analisis data, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan yang berpusat pada masyarakat.
"Kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, bukan menggantikan peran manusia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara," tegas Nyoman.
Selain itu, BPK mendorong agar pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang akuntabel sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.
Komentar (0)