jpnn.com, JEMBER - Kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi di Kabupaten Jember diawali dengan menghadiri Jember Bersholawat bersama Majelis Sholawat Sokarajjeh di Alun-alun Jember Nusantara, Rabu (5/8/2026) malam.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT ke-81 Republik Indonesia itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus doa bersama untuk persatuan masyarakat dan mewujudkan semangat "Jember Baru".
BACA JUGA: LBP Tekankan Peran Penting Dukcapil dalam Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Acara tersebut dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait), Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, jajaran Forkopimda, tokoh agama, pimpinan Universitas Ibrahimy, serta puluhan ribu masyarakat.
Keesokan harinya, Kamis (6/8), Teguh melanjutkan kunjungan dengan menghadiri kegiatan Rebranding Dukcapil Kabupaten Jember yang menampilkan berbagai inovasi pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan yang kini semakin dekat dengan masyarakat.
BACA JUGA: Mendagri Tito Sebut Integrasi Data Dukcapil Perkuat Perlindungan Sosial Tepat Sasaran
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, sejak memimpin Jember sekitar satu setengah tahun terakhir, perhatian utamanya adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Dari evaluasi yang dilakukan, banyak warga tidak memperoleh bantuan sosial bukan karena program pemerintah pusat kurang, melainkan karena belum memiliki dokumen kependudukan.
BACA JUGA: DPR dan Dukcapil Kemendagri Kompak Dorong Digitalisasi Perlinsos, NIK Jadi Kunci!
"Banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan sosial kemudian menyalahkan Presiden. Setelah kami telusuri, ternyata persoalannya sederhana, mereka belum memiliki KTP elektronik," ujar Bupati Fawait.
Ia mengungkapkan, saat mulai menjabat masih terdapat sekitar 62 ribu warga yang mengantre blangko KTP elektronik sebagai dampak pelayanan pada periode 2019–2024.
Menurutnya, persoalan itu mulai teratasi berkat dukungan Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui penyediaan blangko KTP-el dan pembenahan sistem pelayanan.
"Kemendagri luar biasa memberikan fasilitasi administrasi kependudukan. Hari ini masyarakat sudah bisa mengurus dokumen kependudukan lebih mudah."
Pemkab Jember kemudian meluncurkan inovasi PETA CINTA, yakni menghadirkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat kecamatan sehingga masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor Disdukcapil.
"Kami pastikan seluruh pelayanan administrasi kependudukan gratis untuk masyarakat," ujar Gus Fawait.
Ke depan, inovasi tersebut akan diperluas melalui layanan home care adminduk yang terintegrasi dengan kanal pengaduan publik 24 jam "Waduk Gus'e", sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemerintah melalui satu pintu.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam arahannya mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember.
"Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas berbagai inovasi pelayanan publik, terutama pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tentu saja administrasi kependudukan."
Menurut Teguh, meski administrasi kependudukan bukan termasuk layanan dasar, seluruh pelayanan dasar bergantung pada dokumen kependudukan.
"Pelayanan administrasi kependudukan memang bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar bagi seluruh pelayanan negara. Dokumen kependudukan diperlukan untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pelayanan perbankan hingga penegakan hukum."
Ia menjelaskan, secara nasional jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 290,1 juta jiwa dan sekitar 97,8 persen penduduk telah melakukan perekaman biometrik KTP elektronik.
Di Kabupaten Jember sendiri, penduduk yang belum melakukan perekaman tinggal sekitar tiga persen.
"Negara wajib hadir. Karena itu pelayanan adminduk harus hadir sampai kecamatan bahkan menjangkau masyarakat dari pintu ke pintu."
Menurut Teguh, pelayanan administrasi kependudukan harus memenuhi lima prinsip, yakni cepat, tepat, akurat, membahagiakan, dan gratis.
"Alhamdulillah, setelah kami melihat langsung pelayanan di lapangan, masyarakat merespons sangat baik. Ini menunjukkan pelayanan publik di Jember bergerak ke arah yang semakin baik."
Pada kesempatan yang sama, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyerahkan 6.000 keping blangko KTP elektronik kepada Pemerintah Kabupaten Jember sebagai dukungan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dukcapil. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Komentar (0)