PB SEMMI Sebut Isu Pergantian Kapolri Digulirkan untuk Mengganggu Stabilitas Nasional

jpnn.com - Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Achmad Donny menilai isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sengaja digulirkan pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas nasional.

Donny menyebut hingga saat ini tidak ada Surat Presiden (Surpres) yang berkaitan dengan pergantian Kapolri.

BACA JUGA: Heboh Isu Pergantian Kapolri, Respons Jenderal Sigit Justru Sukses Bikin Adem

"Sejauh ini Kapolri berkinerja baik. Isu pergantian Kapolri sengaja ditiup untuk mengganggu stabilitas nasional. Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terganggu dengan sikap tegas Kapolri dalam penegakan hukum," kata Donny dalam keterangannya, Kamis (6/8).

Menurut Donny, isu tersebut tidak memiliki dasar yang kuat apabila melihat kinerja Polri dalam penegakan hukum.

BACA JUGA: Hakim MK Nilai Tak Masuk Akal Kompensasi Delay Pesawat Cuma Kue & Rp 300 Ribu

Dia mengingatkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden sehingga kabar mengenai adanya Surpres pergantian Kapolri dinilai hanya membangun opini di ruang publik.

"Surpres Kapolri tidak lebih sebagai framing negatif terhadap Kapolri. Faktanya, pimpinan Komisi III DPR RI menyatakan tidak ada Surat Presiden mengenai pergantian Kapolri," ujarnya.

BACA JUGA: Pimpinan Komisi III Kompak Bantah Kabar DPR Terima Surpres Pergantian Kapolri

Donny mengapresiasi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebut komisinya belum pernah menerima maupun melihat Surpres terkait pergantian Kapolri.

Menurut dia, pernyataan tersebut seharusnya mengakhiri spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kalau isu ini masih terus berkembang, itu semakin menguatkan dugaan kami bahwa isu tersebut sengaja dihembuskan untuk mengganggu stabilitas nasional," ucap Donny.

Belakangan, isu pergantian Kapolri menjadi perbincangan setelah muncul kabar mengenai adanya Surpres.

Namun, hingga kini belum ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya usulan pergantian Kapolri, sementara pimpinan Komisi III DPR RI menyatakan belum menerima Surpres tersebut.(Kkp/JPNN)