JAKARTA, KOMPAS – Ambisi pemerintah untuk mengakselerasi elektrifikasi moda angkutan umum menghadapi ragam tantangan. Apalagi mayoritas daerah belum memiliki transportasi publik memadai. Keinginan besar saja tak cukup, sehingga perlu diikuti dengan perencanaan yang matang, bahkan berkaca dari keberhasilan negara lain.
Pemerintah berambisi untuk mempercepat elektrifikasi angkutan umum perkotaan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah (pemda) beragam. Baru segelintir daerah yang memiliki moda transportasi umum yang memadai.
Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Handhi Setiawan Adiputra, mengatakan, angkutan perkotaan baru mulai difokuskan pada 2015-2019. Prosesnya pun dilakukan bertahap.
“Sebelumnya, kami berikan bus ke daerah, tetapi gagal. Banyak masalah yang harus dihadapi,” ucapnya dalam diskusi bertajuk “Transportasi Publik dan Transisi Energi” yang diadakan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dalam acara itu, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Muiz Thohir, Deputy Director ITDP Indonesia Deliani Siregar, VP Sales & Marketing Perum Damri Teguh Aditya, serta CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.
Masalah-masalah mendasar yang menghambat pengembangan angkutan perkotaan, Handy melanjutkan, terdiri atas penentuan target perencanaan, modal yang dibutuhkan untuk operator untuk pengadaan bus listrik, serta kebanggaan pemda.
Kelembagaan pemda tidak hanya terbentuk karena hanya mengandalkan kemauan politik (political will), tetapi menjadikan pengadaan transportasi publik sebagai kebanggaan di daerah. Belum lagi kapasitas fiskal yang terbatas juga menambah pelik persoalan ini.
Pekanbaru, Riau, misalnya, selama ini menyisihkan 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk angkutan umum publik perkotaan. Namun, peraturan daerah (perda) yang mengatur hal itu akan direvisi, sehingga persentase alokasi angkutan umum bisa dikurangi.
“Sekarang akan direvisi perdanya, akan ditinjau kembali oleh pemda. Selama ini, kami sering terlewat untuk memberikan penekanan bahwa transportasi itu jadi salah satu prasarana dasar,” ujar Handhi.
Di tengah minimnya ketersediaan angkutan umum perkotaan di berbagai daerah, pemerintah pusat mulai mempercepat penetrasi kendaraan umum berbasis listrik. Meski demikian, banyak daerah masih menghadapi tantangan.
Berdasarkan laporan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia pada 2024, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan 90 persen elektrifikasi armada transportasi publik perkotaan pada 2030. Angka itu setara dengan lebih dari 45.000 unit bus listrik yang tersebar di 42 kota.
Elektrifikasi transportasi publik perkotaan secara menyeluruh ditargetkan terpenuhi pada 2040. Namun, jumlah bus listrik beroperasi baru 0,51 persen unit dari target 2030.
Pemerintah juga belum memiliki landasan hukum yang jelas dan menjabarkan skema serta skenario realisasi komitmen perencanaan dan penganggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Belum ada keselarasan regulasi elektrifikasi transportasi publik perkotaan dengan payung hukum dan target lain.
Dalam laporan itu, Deliani mengatakan, sudah ada upaya yang dilakukan guna mengadakan penyelenggaraan transportasi publik. Ada beberapa indikator sebuah kota siap melakukan elektrifikasi.
Di antaranya adalah keberadaan transportasi publik perkotaan, adanya otoritas transportasi publik, operator, komitmen penyediaan anggaran, rencana transportasi, kapasitas fiskal daerah, serta ketersediaan dan stabilitas jaringan listrik.
Alhasil, mengerucutlah 11 kota yang bisa menjadi percontohan awal pengadaan transporasi umum perkotaan berbasis listrik. Kota-kota yang dimaksud meliputi daerah yang menjalankan program Buy The Service Teman Bus dan BisKita oleh Kemenhub.
Kota yang dimaksud adalah Medan (Sumatera Utara), Bandung (Jawa Barat), Bogor (Jawa Barat), Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur), dan Denpasar (Bali). Sementara, sisanya bukan penerima program Kemenhub, yakni Batam (Kepulauan Riau), Pekanbaru (Riau), Jakarta, Semarang (Jawa Tengah), dan Padang (Sumatera Barat).
Fabby mengatakan, elektrifikasi moda transportasi berdampak positif. Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM). Di tengah ketidakpastian geopolitik, ketersediaan BBM tak menentu, begitu pula dengan harga yang berfluktuasi.
Selain mampu menekan emisi, penggunaan kendaraan listrik, khususnya transportasi umum dapat memangkas anggaran subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah. Tak hanya itu, harga baterai kendaraan listrik cenderung menurun dari waktu ke waktu karena elektrifikasi yang sudah makin meluas cakupannya.
Berkaca dari pemda yang kapasitas fiskal atau pendanaan investasi awalnya amat terbatas, Fabby merekomendasikan, pemerintah perlu membangun dana elektrifikasi bus nasional, alih-alih subsidi listrik. Pemerintah perlu memiliki basis perencanaan yang matang.
Indonesia memiliki target nasional 10.000 bus unit hingga 2030, misalnya, hingga jatuh tempo dapat dihitung penghematan subsidi. Angka itu menjadi basis data untuk dikombinasikan dengan pengadaan skala besar. Cara ini menjadi salah satu cara keberhasilan India dalam pengadaan bus dengan harga lebih terjangkau.
“Jadi jangan pengadaannya 10-15 unit bus. Kalau pengadaannya langsung oleh pemerintah 1.000 unit, misalnya. Nah ini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Mengacu ke India, negara itu pengadaannya bisa lebih murah sekitar 20-30 persen dari produk China,” kata Fabby.
Program nasional itu memiliki target, lantas target itulah yang kemudian harus dipenuhi oleh industri dalam negeri. Industri lantas bisa memproduksi dengan kapasitas besar karena tahu permintaan 5-10 tahun ke depan seperti apa.
India juga mendorong permintaan pasar domestik untuk menggeliatkan industri dalam negerinya. Ketika satu pabrik dapat memproyeksi pasarnya, ia dapat membangun kapasitas pabrik, rantai pasok, dan sebagainya, sehingga bisa menekan harga per unit bus.
“Program nasional itu memiliki target, lantas target itulah yang kemudian harus dipenuhi oleh industri dalam negeri. Industri lantas bisa memproduksi dengan kapasitas besar karena tahu permintaan 5-10 tahun ke depan seperti apa. Pemerintah juga melakukan procurement skala besar. Ada pula insentif ke perusahaan-perusahaan manufaktur lokal,” ujar Fabby.
Sebagai percontohan, Perum Damri kini berperan sebagai operator bus-bus listrik yang dioperasikan PT Transportasi Jakarta atau Trans Jakarta. Untuk perusahaan tersebut, sekitar 316 unit bus listrik beroperasi, sedangkan masih ada sekitar 90 unit yang perlu dipenuhi. Sebab, sebagian bus Trans Jakarta sudah mencapai titik usia armada tua, sehingga butuh diganti.
VP Sales & Marketing Perum Damri, Teguh Aditya, mengatakan, dari 316 unit bus, 216 unit di antaranya masih diimpor secara utuh. Sebagian sisanya dicoba untuk dibangun dan dirakit di Indonesia, meski tak semua entitas perusahaan transportasi mampu melakukannya.
“Jadi 80 unit itu kami memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kami impor sasis dan mesin bus. Sisanya perakitan dan pembangunan badan (bus) di Indonesia untuk mendorong TKDN dan perekonomian Indonesia. Enggak murni 1 unit utuh impor ke Indonesia,” tuturnya.
Dalam hal infrastruktur, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), ada empat titik yang sudah beroperasi. Tiap stasiun memiliki sekitar 20 mesin dengan rasio 1:4, artinya satu mesin pengisi daya mampu mengisi empat unit bus.
Dari segi teknologi dan kuantitas armada listrik, Teguh melanjutkan, jumlahnya terus bertambah. Jenis bus listrik pun makin beragam, mulai dari ukuran kecil hingga besar gandeng.
“Tetapi secara kemampuan, seperti mekanik itu belum merata. Itu juga isu kami untuk melakukan pelatihan terus di internal kami. Selain nilai investasi, kami juga harus memikirkan pola operasi, agar biayanya bisa dikurangi,” katanya.
Meski demikian, Teguh menilai agar para pemda yang berminat melakukan elektrifikasi kendaraan umum tidak tergesa-gesa. Pemda dapat menyesuaikan berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing. Upaya ini bisa dilakukan bertahap dengan evaluasi berkala.
Yogyakarta, misalnya, proses elektrifikasi angkutan listrik mulai berjalan pada 2025 dengan dua unit bus. Perlahan, jumlahnya akan ditambah bertahap sesuai kemampuan daerah.
Deliani menambahkan, elektrifikasi memang perlu diupayakan, tetapi perlu diakui bahwa hal itu tidak bisa dilakukan seragam secara bersamaan di seluruh Indonesia. Aspek paling utama untuk diupayakan adalah reformasi angkutan umum atau pengadaan kendaraan umum di daerah-daerah, khususnya tempat yang belum terakomodasi moda transportasi.
“Kita mulai dari bagaimana memandang bahwa ada kebutuhan paling penting di reformasi angkutan umum yang ada. Kota lain (di luar 11 kota prioritas) memang berangkatnya dari kesiapan reformasi angkutan dulu, kemudian direncanakan kebutuhan armadanya apa,” ujarnya.
Komentar (0)