Komisi IX Kecam Viral Nakes Tak Berempati di Medsos: Periksa dan Beri Sanksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang pasien BPJS bernama Yurizal yang belakangan menjadi perhatian publik.

Ia menegaskan setiap pasien berhak mendapatkan perlakuan yang hormat, bermartabat, dan penuh empati selama menjalani perawatan.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya almarhum. Apa pun penyebab akhirnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati ketika sedang berjuang menghadapi sakit," kata Charles dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Pada 22 Juli, Yurizal menulis di Threads bahwa dia belum mendapat kamar di RS meski 8 jam telah menunggu. Unggahannya mendapat beragam komentar netizen, termasuk komentar negatif dari akun yang kemudian diketahui milik dokter dan perawat.

Beberapa hari kemudian, seseorang yang mengaku sepupu Yurizal mengumumkan Yurizal telah meninggal pada 31 Juli 2026. Hal ini membuat komentar negatif dari nakes menjadi sorotan publik.

Charles prihatin apabila benar terdapat tenaga kesehatan yang memberikan komentar tidak berempati kepada pasien. Menurutnya, tenaga kesehatan mengemban profesi yang mulia sehingga standar etik dan profesionalisme harus dijaga, termasuk di ruang digital.

"Saya sangat prihatin jika benar ada tenaga kesehatan yang memberikan komentar yang tidak berempati kepada pasien. Profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang mulia, sehingga standar etik dan profesionalismenya juga harus dijaga, termasuk di ruang digital. Kritik atau keluhan pasien tidak boleh dibalas dengan ejekan atau penghinaan," ujarnya.

Charles berharap organisasi profesi dan institusi tempat tenaga kesehatan tersebut bekerja melakukan pemeriksaan secara objektif. Jika terbukti terjadi pelanggaran etik, ia meminta sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Charles menilai peristiwa itu jadi pengingat masih adanya persoalan mendasar dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ia menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan, tempat tidur, serta tenaga kesehatan di berbagai daerah yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Charles, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia meminta anggaran negara diprioritaskan untuk memperkuat layanan kesehatan yang langsung dirasakan masyarakat.

"Karena itu, penggunaan anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, hingga perbaikan sistem rujukan. Tujuan akhirnya sederhana: memastikan setiap warga negara dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, layak, dan manusiawi ketika membutuhkannya," katanya.