Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menilai tren orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta menjadi salah satu penyebab banyak sekolah negeri, terutama jenjang SD dan SMP, mengalami kekurangan murid.
Menurut dia, pilihan tersebut dipengaruhi berbagai alasan, mulai dari anggapan kualitas sekolah swasta lebih baik hingga faktor jarak.
“Sebagiannya karena menganggap belajar di swasta itu mutunya lebih baik. Dan karena itu walaupun harus membayar, mereka tidak ada masalah dengan bayaran, bahkan sebagiannya pembayaran sangat mahal. Sebagian lain karena alasan misalnya jarak yang lebih dekat,” kata Mu’ti dalam agenda Media Gathering: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).
Mu’ti mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pendataan Kemendikdasmen setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Berdasarkan pendataan Kemendikdasmen, ditemukan cukup banyak sekolah yang memiliki jumlah murid di bawah 60 hingga di bawah 100 siswa, khususnya pada jenjang SD dan SMP.
“Dalam pengamatan kami, penyebabnya ada tiga,” ujar dia.
Selain tren orang tua memilih sekolah swasta, Mu’ti mengatakan penyebab lainnya adalah keterbatasan jumlah anak usia sekolah, terutama pada jenjang SD.
“Memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Karena jumlah anak usia sekolah itu tidak cukup banyak. Penyebabnya tentu sangat kompleks, tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah,” jelas Mu’ti saat ditemui awak media.
Lebih lanjut, Mu’ti juga menjelaskan banyaknya sekolah dasar yang dibangun pemerintah pada masa Presiden Soeharto melalui program SD Inpres untuk memperluas akses pendidikan dasar, turut menjadi penyebab banyaknya sekolah negeri kekurangan murid. Akibatnya, dalam satu desa bisa terdapat lebih dari satu sekolah dasar sehingga jumlah sekolah menjadi sangat banyak.
Terkait hal itu, Mu’ti mengatakan Kemendikdasmen telah melakukan pembicaraan awal dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencari solusi. Ia menilai, penyelesaiannya tidak hanya menyangkut kemungkinan penggabungan (merger) sekolah, tetapi juga penataan guru yang terdampak.
“Masalahnya tidak sekadar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di-merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di-merger, otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Nah, ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif,” papar Mu’ti.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan sudah memiliki keputusan terkait penanganan sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit pada tahun ajaran baru mendatang.
“Paling tidak nanti tahun ajaran baru tahun depan sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit,” ungkap Mu’ti.
Komentar (0)