MAKASSAR, KOMPAS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh hingga 5,4 persen. Situasi ini bertahan di tengah tekanan global yang mengimpit perekonomian. Fenomena masyarakat yang makan utang dan prediksi ekonomi melambat dianggap tidak sejalan dengan ekonomi yang tumbuh.
“Data mengatakan ekonomi tidak melambat, tumbuh hingga 5,4 persen. Kemarin (triwulan pertama) di angka 5,61 persen. Artinya Indonesia bisa mempertahankan ekonomi meski situasi global melambat,” kata Airlangga seusai pembukaan Rakerkornas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Airlangga, angka pertumbuhan ekonomi yang akan diumumkan pada Rabu (5/8/2026), berada pada kisaran 5,2 hingga 5,4 persen. Angka ini relatif berada pada sisi yang sesuai dengan harapan dan kinerja pemerintah.
Situasi pertumbuhan itu dipengaruhi banyak hal. Utamanya, kondisi ekonomi yang kuat secara fundamental. Inflasi juga terjaga dari 3,1 persen ke angka 2,88 persen. Angka Penanaman Modal Asing (PMA) juga naik.
Saat ini, ia melanjutkan, tugas pemerintah adalah menjaga momentum tersebut pada kuartal ke-3 dan ke-4 mendatang. “Meski situasi global tidak menentu, kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar yang terjaga, utamanya biosolar dan pertalite aman,” ucapnya.
Berbagai upaya juga terus didorong ke depannya. Utamanya, peta jalan ekonomi baru, mulai dari ekosistem semi konduktor, hingga ekonomi digital. Hal ini dipercaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia ke depannya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerangkan, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif didorong oleh berbagai hal. Salah satunya adalah tekanan dari dunia global yang terus bergejolak.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, berbagai intervensi terus dilakukan dalam berbagai sektor. Mulai dari terciptanya iklim usaha yang baik, regulasi dan kepastian hukum, hingga stabilitas politik.
“Mari kita sama-sama menjaga iklim usaha. Mulai dari pengusaha, pemerintah, DPR, agar situasi ekonomi terjaga, tenaga kerja juga terjamin, sehingga semuanya saling mendukung,” terangnya.
Di sisi lain, fenomena masyarakat yang ”makan utang” terus terjadi. Tren ini tecermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kedua lembaga mencatat, total saldo pinjaman telah mencapai Rp 160,7 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4 persen secara tahunan.
Saldo pinjaman itu mencakup pinjaman daring (pindar), kartu kredit, dan paylater, baik dari perusahaan pembiayaan nonbank maupun perbankan. Pindar mencatat porsi terbesar dengan saldo Rp 103,7 triliun atau sekitar 54,3 persen dari total gabungan ketiga pembiayaan tersebut. Adapun, dari sisi pertumbuhan, pembiayaan paylater tumbuh paling tinggi, yakni 42,04 persen.
OJK juga mencatat, pembiayaan oleh industri pergadaian pada Mei 2026 tumbuh 57,97 persen secara tahunan menjadi Rp 163,27 triliun. Porsi terbesarnya disalurkan dalam bentuk produk gadai yang mencapai Rp 137,20 triliun atau 84,03 persen dari total pembiayaan.
Sejalan dengan data OJK, hasil kajian dari Office of Chief Economist Bank Mandiri menemukan, naiknya pembiayaan dari pinjaman seiring dengan pertumbuhan belanja masyarakat.
Merujuk data Mandiri Spending Index, indeks belanja masyarakat pada Juni 2026 mencapai level 123, alias tumbuh 5,9 persen secara tahunan. Sementara itu, indeks pinjaman yang mencakup pindar, kartu kredit, serta paylater perusahaan pembiayaan nonbank mencapai nilai 157,7 atau tumbuh 24,6 persen secara tahunan. Sebaliknya, Mandiri Saving Index sebagai indikator tabungan masyarakat justru turun sebesar 5,7 persen ke level 84,8.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, fenomena tersebut tidak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketika pendapatan berkurang, masyarakat masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan berutang.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan, jumlah tenaga kerja yang terdampak PHK pada Juni 2026 mencapai 19.530 orang. Angka ini melonjak hingga 23 kali lipat dibandingkan periode Mei 2026 yang sebanyak 829 orang.
”Jika dilihat dari sisi menurunnya tabungan dan di sisi lain utang nonbank tumbuh kencang, bisa kita sampaikan kalau masyarakat sudah matang, atau makan utang,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, (Kompas, Jumat, 31/7/2026).
Menteri Ketenagakerjaan Yassirlie menuturkan, saat ini pihaknya mengintensifkan program magang di berbagai perusahaan. Di tahap pertama, angkanya mencapai 50.000 orang dari total pendaftar sebanyak 400.000 orang.
Selain itu, ia melanjutkan, program pelatihan vokasi juga ditingkatkan. “Kita telah melatih 70.000 orang, dan akan ditingkatkan menjadi 270.000 orang. Ini sedang kita data, kurikulumnya sudah siap, instrukturnya sudah siap. Pelatihan akan digelar di 43 balai Kemnaker di berbagai daerah,” terangnya.
Komentar (0)