HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kinerja industri perbankan di Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 masih menunjukkan tren positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat, total aset perbankan mencapai Rp214,32 triliun, tumbuh 5,99% secara tahunan (yoy).
Penyaluran kredit juga meningkat menjadi Rp176,30 triliun atau tumbuh 5,27%, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp149,77 triliun atau naik 5,71%.
Kepala OJK Sulselbar, Moch Muchlasin, mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan baik dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Dengan rasio kredit bermasalah atau NPL tercatat sebesar 3,70%, sehingga risiko kredit masih berada pada level terkendali.
“Kinerja perbankan di Sulawesi Selatan pada posisi Juni 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif. Intermediasi perbankan relatif cukup tinggi dengan dukungan kualitas kredit atau NPL yang tetap terjaga,” jelas Muchlasin, saat memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan di Kantor OJK Sulselbar, Makassar, Senin (3/8).
Menurut Muchlasin, komposisi penyaluran kredit di Sulsel masih didominasi kredit produktif dengan porsi sekitar 52%, sedangkan sisanya merupakan kredit konsumtif. “Ini positif karena pembiayaan masih lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang mendorong aktivitas ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, Muchlasin menguraikan, sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyerap kredit terbesar dengan nilai Rp37,96 triliun. Lalu kredit di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menunjukkan pertumbuhan 11% dibanding periode yang sama tahun 2025.
“Ini bukan shifting, tetapi lebih kepada refocusing pembiayaan ke sektor-sektor yang memang menjadi kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan,” terang Muchlasin.
Berdasarkan wilayah, Kota Makassar masih mendominasi penyaluran kredit dengan nilai Rp83,40 triliun atau menguasai pangsa 53,04% dari total kredit. Disusul Kota Palopo sebesar Rp10,41 triliun, Kabupaten Bone Rp6,20 triliun, serta Kota Parepare Rp6,19 triliun.
“Dominasi ini dipengaruhi banyaknya perusahaan yang berkantor pusat di Makassar sebagai ibu kota provinsi, meski kegiatan usahanya tersebar di berbagai daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulselbar, Ahmad Murad, menambahkan, kondisi likuiditas perbankan Sulsel hingga Juni 2026, masih tergolong aman meski terjadi perlambatan pertumbuhan deposito.
Menurutnya, indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di kisaran 117%, belum menunjukkan adanya tekanan likuiditas yang serius.
“Memang kami menemukan perlambatan pertumbuhan dana deposito. Namun secara umum DPK masih tumbuh. Salah satu penyebabnya adalah perpindahan dana deposito milik sejumlah perusahaan besar ke bank-bank Himbara yang menawarkan bunga lebih tinggi,” pungkas Murad. (adi)
Komentar (0)