Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menyoroti anomali harga kedelai di dalam negeri. Di tengah tren kenaikan harga kedelai dunia, harga kedelai impor yang dijual importir di Indonesia justru cenderung stabil bahkan turun, sehingga subsidi kedelai yang dijanjikan pemerintah belum juga bisa dicairkan.
Berdasarkan data perdagangan global, harga kedelai dunia mencapai US$1.238,57 per bushel pada 23 Juli 2026 atau naik 0,45% dibanding sehari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir, harga kedelai juga telah melonjak sekitar 11,71%.
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harga di dalam negeri. Data harga jual (delivery order/DO) importir kedelai menunjukkan harga masih berada di kisaran Rp10.000-10.400 per kilogram (kg) hingga 23 Juli 2026.
Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo mengatakan kondisi tersebut merupakan sebuah keanehan, atau terjadi anomali.
"Kedelai malah tidak naik, bahkan cenderung turun di Indonesia," kata Wibowo kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/7/2026).
Menurut dia, kondisi itu berkaitan dengan belum cairnya subsidi kedelai Rp2.000 per kg yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
"Alhamdulillah sampai saat ini subsidi itu belum cair," sebutnya.
Wibowo menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, subsidi baru dapat disalurkan apabila harga kedelai impor mencapai Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.000 per kg di tingkat importir. Sementara saat ini harga kedelai impor masih berada di kisaran Rp10.000 per kg, sehingga syarat tersebut belum terpenuhi.
"Yang terjadi saat ini justru kedelai impor harganya kisaran 10.000 (per kg). Bahkan naik turun, naik-turun-turun-turun-turun, naiknya sedikit, turun-turun-turun gitu. Berarti secara otomatis subsidi tidak akan bisa tercapai," ujar dia.
Wibowo menilai seharusnya kenaikan harga kedelai dunia sudah tercermin pada harga di dalam negeri. Namun, menurut analisis Gakoptindo, hal itu tidak terjadi karena importir diduga mempertahankan harga jual di bawah HAP.
"Importir sebenarnya nih analisa saya ya, tidak menginginkan terjadinya subsidi. Makanya mereka melakukan pergerakan jual harga murah," tukasnya.
Menurut Wibowo, langkah tersebut justru dinilai lebih menguntungkan bagi importir dibandingkan jika subsidi pemerintah benar-benar dicairkan.
"Pasti ada pertanyaan 'loh rugi dong mereka (importir)?'. Mereka tidak rugi. Rugi dari mana? Mereka sudah untung bertahun-tahun kok, harga kedelai itu sudah cukup lama sebenarnya menguntungkan mereka para importir situasinya," tutur Wibowo.
"Jadi daripada rugi ketika subsidi itu cair, maka yang terjadi itu adalah jaringan distribusi yang dibangun oleh mereka itu akan runtuh, akan terganggu lah bahasanya begitu. Itu yang terjadi. Dan itu tidak mereka inginkan. Sehingga mereka mengkondisikan kedelai ini tidak mencapai HAP, dan subsidi akhirnya tidak tercapai," sambungnya.
Di sisi lain, Wibowo menegaskan rendahnya harga kedelai bukan berarti beban perajin tahu tempe berkurang. Ia mengatakan, biaya produksi lain justru terus meningkat, mulai dari logistik, transportasi, bahan bakar hingga kemasan.
Data Gakoptindo menunjukkan dibandingkan 2022, harga kedelai impor turun sekitar 18%-23%, tetapi berbagai komponen biaya lain justru naik. Kurs dolar AS meningkat sekitar 20%-25%, harga plastik kemasan naik hingga 60%-90%, biaya logistik naik 25%-45%, sementara harga tempe dan tahu tetap bertahan di Rp5.000. Kondisi tersebut membuat margin keuntungan perajin semakin tertekan.
"Dampaknya, kami melakukan adalah produksi kami tahu tempenya yang menipis gitu aja, supaya keuntungan tidak terlalu hilang," kata Wibowo.
Karena itu, Gakoptindo mendesak pemerintah segera mengevaluasi ketentuan HAP yang menjadi syarat pencairan subsidi. Organisasi tersebut bahkan telah mengirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk meminta peninjauan kembali HAP kedelai dengan skema zonasi agar lebih sesuai dengan kondisi biaya distribusi di masing-masing daerah.
"Makanya kami mengajukan ke pemerintah untuk diatur ulang peninjauan kembali HAP itu. Harga Acuan Penjualan dari pemerintah itu kami minta ditinjau kembali lah bahasanya. Tapi sampai saat ini HAP itu ya belum berubah itu," ucapnya.
Ia berharap pemerintah merevisi aturan tersebut agar subsidi yang telah dijanjikan benar-benar bisa dirasakan para perajin tahu tempe.
"Tentu kami berharap subsidi tetap dicairkan, karena itu kan sudah menjadi janjinya pemerintah. Tapi permohonannya, aturannya yang menghambat subsidi itu dapat direvisi, sehingga subsidi itu benar tersalurkan," pungkasnya.
(dce) Add as a preferred
source on Google
Komentar (0)