Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana meminta perlindungan anak harus menjadi prioritas pembangunan di Jawa Timur.
Menurutnya, tingginya angka kekerasan terhadap anak menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak masih perlu diperkuat dari hulu hingga hilir.
“Data itu menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” ujar perempuan yang akrab disapa Bunda Renny, Kamis (23/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.” Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2025 tercatat 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan di Indonesia, sedangkan Jawa Timur mencatat 2.758 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 750 di antaranya merupakan kekerasan terhadap anak atau tertinggi kedua secara nasional setelah Jawa Barat.
Menurut Bunda Renny, tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum. Dia menilai pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat melalui peran sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah.
“Perlindungan anak harus dibangun dari keluarga, diperkuat di sekolah, dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan terbaik anak,” katanya.
Bunda Renny mengatakan perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam upaya melindungi anak. Dia menilai penguatan pola pengasuhan, pendidikan karakter, dan pengawasan aktivitas anak di ruang digital perlu menjadi perhatian bersama.
“Perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru berupa perundungan siber, eksploitasi seksual daring, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia anak,” ujarnya.
Selain persoalan kekerasan, Bunda Renny mengingatkan masih banyak tantangan lain yang dihadapi anak-anak di Jawa Timur, mulai dari anak tidak sekolah, pemenuhan gizi, kesehatan mental, hingga perlindungan sosial bagi anak dari keluarga rentan. Dia juga mengungkapkan kasus perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh.
Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur, sekitar 37 hingga 37,5 persen aduan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan kasus perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun cyberbullying. Menurut Bunda Renny, sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik.
“Tidak boleh ada anak yang kehilangan rasa aman ketika berada di lingkungan sekolah. Pendidikan harus menjadi tempat tumbuhnya karakter, bukan ruang yang melahirkan trauma bagi anak,” tegasnya.
Politikus asal Kediri itu menambahkan investasi terbaik pemerintah adalah memastikan setiap anak memperoleh lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak saat ini.
“Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, fondasinya harus dimulai dari anak-anak hari ini. Setiap kebijakan daerah harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pembangunan,” jelasnya.
Bunda Renny memastikan DPRD Jawa Timur akan terus mengawal penguatan perlindungan anak melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dia menilai penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), edukasi pengasuhan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor perlu menjadi agenda bersama.
“Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bahwa tidak boleh ada satu pun anak kehilangan masa depannya akibat kekerasan, pengabaian, ataupun ketidakmampuan negara menghadirkan perlindungan yang memadai,” pungkasnya.[asg/ted]
Komentar (0)