Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dindik Jatim) akan menggelar sidak secara rutin di sekolah untuk memastikan larangan rokok konvensional dan rokok elektrik benar-benar dipatuhi.
Aries Agung Paewai Kepala Dindik Jatim mengatakan, pengetatan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) itu melibatkan guru bimbingan konseling (BK), wali kelas, hingga kepala sekolah dalam pemantauannya.
“Iya, memang kita minta guru BK ya, maupun kepala sekolah dan guru-guru yang menjadi wali kelas masing-masing untuk melakukan pemantauan. Jadi rutin, artinya tidak dibuat sebagai bagian dari proses yang anak-anak itu, murid-murid itu tahu,” katanya, Kamis (23/7/2026).
Aries menyatakan, sidak sewaktu-waktu diperlukan untuk melihat efektivitas penerapan aturan di sekolah. “Sehingga nanti akan terlihat hasilnya setiap bulan apakah betul-betul hasil dari surat edaran ini sudah memenuhi kepatuhan yang sudah kita lakukan,” ucapnya.
Selain memperketat pengawasan di lingkungan sekolah, Dindik Jatim juga mendukung rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim yang mengatur pembatasan keberadaan rokok di sekitar sekolah, termasuk dalam radius 100-200 meter.
Ia menilai pengawasan di dalam sekolah relatif lebih mudah dilakukan. Namun, perlindungan terhadap murid juga perlu diperluas hingga area sekitar sekolah agar mereka tidak mudah mengakses rokok konvensional maupun rokok elektrik.
“Jadi, teman-teman di Bakesbangpol dengan pihak BNN sudah mengatur di dalam MoU (nota kesepahaman) itu,” ucapnya.
Ia menegaskan, rokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan anak sehingga perlu dicegah sedini mungkin.
“Karena menurut teman-teman dari Bakesbangpol, bahaya rokok elektrik bagi anak-anak kita itu tentu sangat luar biasa dampaknya,” ucapnya.
Pihaknya berharap kebijakan itu bisa menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari rokok, sekaligus melindungi kesehatan murid di seluruh Jatim.(ris/bil/ipg)
Komentar (0)