Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan memasuki 2 tahun masa pemerintahannya. Kali ini, langkah besar dilakukan di sektor pendidikan dengan membentuk lembaga baru yang akan mengintegrasikan sekolah unggulan, perguruan tinggi, hingga pembinaan calon pemimpin untuk pemerintahan dan BUMN.
Lembaga tersebut diberi nama Universitas Republik Indonesia (URI) dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Keduanya resmi dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur URI yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).
Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan pembentukan URI dan BPPK merupakan wujud perhatian besar Presiden Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam menyiapkan generasi pemimpin Indonesia pada masa depan.
Model kelembagaan tersebut mengadopsi konsep yang telah diterapkan di sejumlah negara, salah satunya École Nationale d'Administration (ENA) yang kini dikenal sebagai Institut National du Service Public (INSP).
Baca Juga: Percuma Teriak Stop MBG! Kepala BGN Baru: Tidak akan Ini Tender Politiknya Prabowo
"Pak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau ingin mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," kata Donny usai pelantikan.
Dalam konsep yang disiapkan pemerintah, akan dibangun 10 kampus milik negara bernama Universitas Republik Indonesia. Kehadiran BPPK juga akan menyatukan pengelolaan berbagai institusi strategis, mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Donny menjelaskan, BPPK nantinya membawahi tiga institusi utama, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.
"Ini semua terkait dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN," ujarnya.
Tak hanya berfokus pada aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga memperluas peran LAN untuk menyiapkan sumber daya manusia di lingkungan badan usaha milik negara.
"Kalau selama ini melaksanakan pembinaan khususnya untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," terangnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah menjalankan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang diluncurkan sekitar dua bulan lalu. Program tersebut saat ini membina 399 pegawai baru BUMN agar memiliki karakter kepemimpinan sekaligus kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan Indonesia.
Menurut Donny, sistem yang sedang dibangun akan terintegrasi sejak jenjang sekolah menengah, berlanjut ke perguruan tinggi, hingga penempatan lulusan di instansi pemerintah maupun BUMN.
Baca Juga: Ini Alasan Presiden Prabowo Pilih Orang Militer untuk Pimpin Universitas Republik Indonesia
Melalui BPPK, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem pembinaan talenta nasional secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, hingga pembentukan kemampuan kepemimpinan dan manajerial bagi calon pemimpin Indonesia.
Donny memastikan pembentukan lembaga baru ini tidak akan menghilangkan fungsi Kementerian Pendidikan Tinggi. Justru, pengelolaan sekolah unggulan dan perguruan tinggi akan ditata ulang agar masing-masing lembaga dapat menjalankan tugasnya secara lebih fokus.
"Saat ini yang melaksanakan, yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi adalah di Kementerian Dikti. Nah nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuannya," kata Donny.
Komentar (0)