Kemajuan suatu kota tidak selalu berbanding lurus dengan integritas pemerintahannya. Dalam beberapa kasus, suatu kota bisa tampak maju meski integritas pemerintahan daerahnya tergolong rawan dari praktik korupsi.
Berdasarkan analisis Litbang Kompas, perbandingan antara indikator kemajuan suatu daerah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menampakkan pola yang menarik.
Tujuh kota metropolitan di Indonesia sekilas menunjukkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Ketujuh kota itu adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Semarang, dan Makassar. Namun, nyatanya, kemajuan kota tidak serta-merta menjamin integritas penyelenggara pemerintahan daerahnya terjaga.
Temuan pertama menunjukkan, pembangunan sumber daya manusia suatu daerah ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan integritas pemerintah daerahnya. Artinya, suatu kota dengan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan manusia, yang layak bisa saja memiliki kerentanan besar pada integritas penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
Temuan ini tampak dari kondisi Kota Bandung, yang mendapat nilai indeks SPI 2025 sebesar 69,17 atau di bawah nilai indeks nasional yang sebesar 72,32. Kerawanan integritas yang terjadi di Kota Bandung dapat dirunut dari beberapa kasus korupsi yang menjerat sejumlah pimpinan pemerintah kotanya dalam waktu lima tahun terakhir. Padahal, secara paradoksal, Kota Bandung mencatatkan pembangunan manusia dari skor IPM yang paling tinggi di antara tujuh kota metropolitan lainnya.
Pola yang sama juga terjadi pada Kota Semarang dengan skor IPM yang cukup tinggi, tetapi integritas pemerintah daerahnya masih dalam kategori relatif rawan. Kasus korupsi yang juga menjerat bekas wali kota Semarang menunjukkan adanya celah kerawanan itu. Apa yang terjadi pada Kota Bandung dan Kota Semarang menegaskan pemahaman akan kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, dan geliat ekonomi) yang diukur dalam IPM tidak hanya bergantung pada penyediaan layanan dasar oleh pemerintah daerah.
Kedua kota yang merupakan ibukota provinsi tersebut banyak memiliki layanan dasar yang sudah terbangun sejak lama. Entitas non-pemerintah inilah yang kemudian membantu menopang pemenuhan layanan kesejahteraan manusia, selain dari layanan pemerintah. Kasus-kasus penyelewengan pada penyelenggara pemerintah daerahnya tidak sekaligus meruntuhkan layanan dasar kesejahteraan warga yang telah terbangun dalam sistem yang sudah berjalan sejak lama.
Sementara, laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan hubungan yang lebih konsisten dengan integritas pemerintahan daerah. Artinya, kota dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mapan cenderung selaras dengan integritas pemerintahan daerahnya yang terjaga. Dalam kondisi ini, integritas pemerintahan daerah relatif sejalan dengan kemajuan ekonomi daerah.
Kota Surabaya menjadi salah satu contoh dari integritas pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sejalan. Pemerintah Kota Surabaya pada 2025 mendapat nilai indeks SPI 74,84 yang lebih tinggi dari nilai indeks nasional. Sejalan dengan nilai integritas yang relatif terjaga, Surabaya juga mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara tujuh kota metropolitan Indonesia dalam kurun tahun 2022 sampai 2025.
Selama ini ada kecenderungan kota besar metropolitan dengan kemampuan fiskal dan kelembagaan yang matang akan mampu membangun sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang lebih kuat. Kecenderungan itu tampak sesuai jika hanya melihat enam kota besar di Indonesia dengan mengecualikan Jakarta. Akan tetapi, jika Jakarta dimasukkan ke dalam perbandingan, kecenderungan tersebut tidak selalu sesuai.
Jakarta dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung berada di bawah rata-rata kota besar lainnya. Situasi tersebut khas terjadi pada daerah dengan kekuatan ekonomi yang sudah sangat matang. Laju pertumbuhan ekonomi pada daerah yang sudah matang cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh penyelenggaraan pemerintahnya karena banyak faktor lain yang lebih kuat menjadi daya tarik ekonominya.
Sebaliknya, Kota Medan justru menunjukkan secara jelas hubungan kerawanan integritas penyelenggara pemerintahan daerah terhadap kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonominya. Kota Medan mencatatkan nilai indeks SPI 67,05, terendah di antara kota metropolitan lainnya. Seturut dengan kerawanan integritas tersebut, capaian kesejahteraan yang terukur dalam IPM juga berada pada posisi di bawah kota metropolitan lain.
Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Medan juga menunjukkan posisi yang paling rendah di antara tujuh metropolis lainnya. Kondisi Kota Medan menunjukkan lemahnya integritas pemerintahan daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan warga dan kinerja ekonomi daerah.
Fenomena ini pernah dibahas dalam jurnal berjudul “Corruption and Growth” yang dimuat di Quarterly Journal of Economics oleh ekonom Paolo Mauro pada 1995. Mauro menjelaskan korupsi berpotensi menekan investasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Risiko lainnya, realokasi belanja pemerintah berpotensi malah mengalihkan anggaran dari sektor layanan publik menuju sektor yang memberi ruang pada praktik rente, seperti proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa.
Dalam konteks pemerintahan kota, lemahnya integritas pemerintahan kota terekam dalam beberapa kasus korupsi dalam pengadaan layanan publik. Kasus suap pengadaan CCTV di Kota Bandung, lalu kasus suap, penerimaan gratifikasi dan pemerasan oleh bekas wali kota Semarang dan kasus korupsi penyelenggaraan Medan Fashion Festival menjadi contoh proyek pengadaan barang dan jasa menjadi celah kerentanan yang cukup besar pada integritas pemerintahan kota.
Dampaknya, alokasi belanja pemerintah menjadi tidak terarah pada tujuan yang seharusnya, dan pada jangka panjang berisiko pada degradasi layanan publik. Selain risiko degradasi layanan publik, kerentanan pada integritas pemerintah kota juga berpotensi semakin menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
Kepercayaan investor dan terjaminnya arus penanaman modal menjadi salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat di suatu daerah. Pada akhirnya, meskipun kondisi pada setiap kota metropolitan di Indonesia berbeda, integritas pemerintahan kota berkaitan dengan terjaminnya kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.
Penguatan kelembagaan dan upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan kota yang baik kini semakin krusial untuk diperkuat, terutama di tujuh kota metropolitan di Indonesia. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dan pusat kegiatan ekonomi, integritas penyelenggara pemerintahan daerah di kota metropolitan menjadi tolok ukur bagi daerah-daerah lain di sekitarnya.
Oleh karena itu, pemerintahan kota yang berintegritas mutlak diperlukan untuk menjamin kesejahteraan warga dan memastikan geliat ekonomi daerah terus bertumbuh. (LITBANG KOMPAS)
Komentar (0)