JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun pada 2027 sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pelayanan publik, di antaranya LRT Manggarai-Dukuh Atas, RSUD, sekolah, embung, dan polder.
Baca juga: Siapa Sosok Atlet Golf Jesslyn Wijaya yang Diduga Diculik Saat Hadiri Ulang Tahun Neneknya?
“Nilainya Rp3,5 triliun, penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik," kata Pramono usai menghadiri acara Capacity Building tentang Penerbitan Obligasi Daerah di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Pramono menjelaskan, pemerintah pusat pada prinsipnya telah menyetujui rencana penerbitan obligasi daerah tersebut.
Baca juga: Jejak Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Terdeteksi di Jakut hingga Malaysia
Rencana itu juga telah disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta untuk dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Mantan Sekretaris Kabinet itu memastikan hasil penerbitan obligasi daerah tidak akan digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.
Menurut dia, seluruh dana akan dialokasikan untuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Sebelum mengajukan penerbitan obligasi, Pemprov DKI telah melakukan pembahasan dan koordinasi dengan berbagai pihak.
Selain DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI juga berdiskusi dengan Bank Dunia, UNDP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan sejumlah lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam penerbitan obligasi.
Menurut Pramono, jika rencana tersebut berjalan sesuai target, Jakarta akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi daerah.
Sementara, saat ditanya mengenai proyek yang akan didahulukan, Pramono kembali menegaskan bahwa seluruh dana obligasi akan digunakan untuk membangun fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.
"Tadi sudah saya sebutkan, untuk beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan publik jangka panjang, tentunya rumah sakit, kemudian MRT, LRT, dan yang lain-lain. Jadi untuk kepentingan publik dalam jangka panjang," ucapnya.
Pramono juga mengatakan, minat investor terhadap rencana penerbitan obligasi daerah tersebut cukup tinggi.
Menurut dia, besarnya APBD DKI Jakarta menjadi salah satu daya tarik bagi investor.
"Yang untuk investor yang datang buanyak banget. Karena kalau Jakarta size APBD-nya besar, yang pengen buanyak banget," kata Pramono.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan DPRD mendukung rencana penerbitan obligasi daerah tersebut karena dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di luar pendapatan asli daerah (PAD).
Ia berharap penerbitan obligasi daerah dapat menjadi terobosan baru bagi Jakarta sekaligus menjadi model bagi pemerintah daerah lain dalam mencari sumber pendanaan pembangunan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)