Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri akad massal 62.000 rumah subsidi yang dijadwalkan berlangsung di Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).
Hal itu disampaikan Maruarar usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
"Saya undang tadi Bapak Presiden tanggal 30 Juli di Batang untuk akad 62.000 rumah subsidi," kata Maruarar kepada wartawan.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni sepanjang 2026 melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Target tersebut meningkat hampir sembilan kali lipat dibandingkan target tahun sebelumnya yang mencapai 45.000 unit.
Target itu dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Sekretariat Kabinet. Pertemuan tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet dan dilihat pada Minggu (19/7/2026).
Dalam keterangannya, Teddy mengatakan pemerintah tengah mempercepat pelaksanaan BSPS sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan.
Baca Juga
- Maruarar Sebut Aturan Tenor KPR 40 Tahun Segera Terbit, Ini Bocorannya
- Bedah Rumah & Optimalisasi Aset Negara, Strategi Pemerintah Genjot Perumahan Rakyat 2026
"Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit," ujar Teddy.
Selain membahas peningkatan target, Teddy dan Maruarar juga mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program bedah rumah di berbagai daerah.
Menurut Teddy, percepatan program tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
Dia mengatakan penguatan sinergi lintas instansi diperlukan untuk memastikan bantuan renovasi rumah dapat disalurkan lebih cepat sekaligus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, koordinasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan BSPS sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah," pungkas Teddy.
Program BSPS merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni melalui pemberian bantuan stimulan. Pelaksanaannya juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maupun renovasi rumah.
Komentar (0)