Di Depan Komisi IX DPR, Wakil Kepala BGN Minta Maaf Soal Tunggakan Rp 1,6 Triliun ke Mitra MBG

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk merampungkan pembayaran tunggakan kepada mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 1,6 triliun pada tahun ini.

"Terdapat tunggakan sekitar Rp 1,609 triliun atas pekerjaan yang telah selesai, tetapi belum dibayarkan. Pembayaran ini akan dilakukan melalui mekanisme tunggakan menggunakan DIPA 2026 yang saat ini masih dalam proses revisi anggaran," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat.

BACA JUGA: Dijanjikan Jadi Mitra MBG, Puluhan Warga di Sumsel Tertipu

BGN meminta maaf kepada pihak ketiga karena pembayaran masih menunggu penyelesaian administrasi. Selain tunggakan yang telah dicatat, terdapat potensi tagihan sekitar Rp 743 miliar yang masih dalam proses verifikasi.

"Nilai utang kepada pihak ketiga masih dapat berubah setelah proses review selesai," ucap Agustina.

BACA JUGA: BGN Beri Peringatan Keras Kepada Mitra MBG: Jangan Bermain-main dalam Jalankan Tugas

Ia menyampaikan rekap tunggakan terbesar berasal dari pembangunan dapur MBG. Total tunggakan sekitar Rp 1,609 triliun, dengan komponen terbesar berupa belanja modal atau aset pembangunan dapur mencapai Rp 1,04 triliun.

Kemudian, jasa-jasa seperti event organizer (EO) hingga publikasi dan lainnya mencapai Rp 330,4 miliar, tunggakan bantuan pemerintah untuk MBG Rp 100,6 miliar, hingga sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai Rp 111,6 miliar.

BACA JUGA: Ketua Komisi VII DPR Dukung Pemberian Modal Usaha Bagi UMKM Mitra MBG

"Sisanya berasal dari belanja bahan, sewa, honor narasumber, perjalanan dinas, dan komponen operasional lainnya," ujar dia.

Agustina juga menjelaskan, defisit dalam laporan operasional bukan disebabkan kerugian usaha, melainkan karena lembaga peningkatan kualitas gizi nasional tersebut memang tidak memiliki kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara komersial, sehingga beban operasional jauh lebih besar dibanding pendapatan yang tercatat.

Agustina juga menyampaikan, total realisasi belanja BGN di tahun 2025 mencapai Rp 51,5 triliun atau sekitar 60,49 persen dari pagu anggaran Rp 85,2 triliun.(antara/jpnn)