Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat sebanyak 9.217 laporan warga masuk melalui hotline Lapor Cak Eri hingga Kamis, 16 Juli 2026. Laporan terbanyak, didominasi keluhan terkait parkir.
Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya mengatakan, dari jumlah itu, sebanyak 9.077 laporan sudah diselesaikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Yang belum ditanggapi itu yang karena baru laporan kemarin itu, dieksekusi hari ini. Dilaporkan harus selesai itu besok. Itu ada sekitar 103 (laporan) yang Insyaallah akan dieksekusi oleh teman-teman OPD hari ini, dan Insyaallah hari ini tuntas, besok tinggal laporannya sudah nol. Dan itu setiap hari fluktuasinya seperti itu,” bebernya saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (17/7/2026).
Eddy Christijanto (kiri) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya dan Irvan Wahyudrajad selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (17/7/2026). Foto: Billy suarasurabaya.netSetiap harinya, Pemkot mencatat rata-rata aduan yang masuk di angka 300-400 per hari. Pengaduan tertinggi tercatat terjadi pada hari Kamis. Dari berbagai kategori laporan, parkir memang menjadi aduan tertinggi yang masuk ke hotline Lapor Cak Eri, dengan 1.442 aduan sejauh ini.
“Jenis pengaduan 10 besar itu yang pertama adalah parkir, itu sampai dengan hari ini 1.442 (aduan),” kata Eddy.
Kategori berikutnya adalah lalu lintas dan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 823 aduan, kemudian pendidikan atau SPMB sebanyak 817 aduan. Selanjutnya, aduan sosial kemasyarakatan yang banyak berkaitan dengan RT/RW tercatat 715 laporan, disusul infrastruktur jalan atau kerusakan jalan sebanyak 542 aduan.
Selain lima kategori teratas itu, Pemkot Surabaya juga menerima laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 421 aduan, fasilitas umum dan sosial lainnya 385 aduan, ketenagakerjaan 367 aduan, serta drainase atau saluran sebanyak 355 aduan.
Eddy juga menyebut, sepanjang sekitar dua bulan terakhir terdapat 87 aduan khusus terkait iuran warga. Aduan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan dan kelurahan.
“Di Hotline Wali Kota itu sepanjang tahun sepanjang dua bulan ini itu ada sekitar 87 pengaduan yang terkait dengan iuran-iuran itu,” kata Eddy.
Sementara dari sisi OPD, Eddy menyebut Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi perangkat daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi. Setelah itu disusul Dinas PU Bina Marga, Dispendukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Satpol PP, Bapenda, DPRKPP, Dispernaker, dan Bagian Pemerintahan.
“Jadi yang paling tinggi memang saat ini Dishub ya, (disusul) PU,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Eddy menjelaskan meski tidak selalu dijawab langsung oleh Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, setiap aduan tetap terbaca dalam sistem dan dipantau proses penanganannya yang harus selesai selama 1×24 jam.
Ia mencontohkan, untuk aduan yang bersifat mendesak, seperti jalan berlubang, atau fasilitas umum yang rusak, minimal harus sudah ada tindak lanjut lapangan dalam waktu tersebut.
“Mungkin Pak wali tidak menjawab langsung ya, tapi itu langsung diteruskan kepada teman-teman OPD. Sehingga insyaallah itu akan dieksekusi. Kan kadang (pertanyaannya) misalnya gini, ‘saya itu sudah sudah apa ya WA tapi kok enggak dijawab’. Bayangkan seorang Wali Kota harus menjawab 300 sampai 400 WA setiap hari kan tentunya memerlukan waktu yang panjang. Tapi itu langsung sampai kepada OPD dan langsung dieksekusi,” terang Eddy.
Menurutnya, warga bisa melaporkan kerusakan fasilitas umum yang sudah menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya melalui lurah, camat, maupun dinas terkait. Misalnya, penerangan jalan umum (PJU) yang mati bisa dilaporkan agar segera ditangani tanpa perlu ada pungutan dari warga.
“Kan PJU tinggal menyampaikan kepada camat, lurah atau langsung ke disup kalau mati. itu langsung diganti,” ujarnya. (bil/ipg)
Komentar (0)