Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring rencana efisiensi anggaran.
Bendahara negara itu mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan tengah menghitung besaran efisiensi yang akan dilakukan.
Saat ditanya mengenai kabar anggaran MBG yang dipangkas, Purbaya belum dapat memastikan nilainya. Ia menyebut pemerintah masih menunggu hasil perhitungan dari BGN.
“Saya nggak tahu (nilainya), kita lihat nanti,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (14/7).
Purbaya mengakui proses pengumuman hasil evaluasi memang memakan waktu. Menurutnya, BGN masih melakukan penghitungan agar efisiensi anggaran dilakukan secara tepat.
“BGN-nya lagi bingung kali, ya, lagi ngitung. Tapi jelas akan ada efisiensi. Jadi jangan takut kita pemerintah membelanjakan uang secara sembarangan,” tegasnya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG kini diperketat. Kementerian Keuangan melalui jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mengawasi pelaksanaan program tersebut di seluruh daerah.
Menurut Purbaya, langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran negara tetap akuntabel dan setiap pelaksanaan program dapat dievaluasi secara berkala.
“Karena sekarang, kan, BGN sudah kerja sama dengan Kementerian Keuangan. Mereka minta kami mengawasi di seluruh Indonesia. Kita akan jalankan, ya, dari tim perbendaharaan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, tim Kementerian Keuangan akan memantau seluruh pelaksanaan program BGN di Indonesia. Apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai, pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan.
“Seluruh Indonesia akan ngecek seluruh BGN yang ada. Nanti kalau jelek kita lapor, kalau perlu kita tutup, kita tutup. Jadi nggak akan tanpa monitoring seperti dulu lagi,” ungkapnya.
KDMP Belum Masuk EfisiensiSementara itu, terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Purbaya mengatakan program tersebut belum masuk dalam daftar efisiensi anggaran.
Ia menjelaskan mekanisme pembiayaan KDMP dilakukan secara bertahap dan hanya diberikan kepada koperasi yang telah lolos audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“KDMP saya belum masuk. Tapi gini, untuk KDMP, kan, gini. Saya bayar cicilannya setiap tahun, kan. Untuk koperasi yang sudah diaudit oleh BPKP,” kata Purbaya.
Menurut dia, skema tersebut membuat risiko penggunaan anggaran lebih terjaga karena pembayaran hanya dilakukan kepada koperasi yang memenuhi persyaratan audit.
“Jadi untuk saya aman, nggak ada masalah. Kalau gagal auditnya (KDMP), ya, sudah nggak dibayar,” kata dia.
Komentar (0)