Ketersediaan jaringan internet dan Base Transceiver Station (BTS) dinilai belum cukup untuk mendorong pemerataan e-commerce di Indonesia. Riset NEXT Indonesia Center menilai persoalan logistik kini menjadi tantangan paling mendesak yang harus dibenahi agar aktivitas perdagangan digital dapat tumbuh lebih merata di berbagai daerah.
Peneliti NEXT Indonesia Center, Reza Pratama, mengatakan banyak wilayah telah memiliki akses internet yang memadai, tetapi aktivitas transaksi daring masih rendah karena terbentur tingginya biaya distribusi dan pengiriman barang.
"Yang paling mendesak menurut saya adalah logistik, karena sudah terbukti daerah dengan sinyal lengkap pun bisa tetap tertinggal kalau ongkos kirim dan distribusinya buruk. Setelah itu baru pendampingan UMKM, supaya pelaku usaha daerah tidak sekadar buka toko online lalu mandek," kata Reza saat dihubungi Warta Ekonomi, Senin (13/7/2026).
Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil riset NEXT Indonesia Center yang memetakan aktivitas e-commerce di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.
Dalam riset itu disebutkan bahwa aktivitas e-commerce masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Seluruh daerah dengan rasio penjual online tertinggi berada di Jawa, sementara pada kategori pembeli online, hanya Pangkalpinang yang berhasil menembus dominasi wilayah tersebut.
Meski demikian, riset tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi saja belum otomatis meningkatkan aktivitas perdagangan digital.
NEXT Indonesia Center mencontohkan Kabupaten Kepulauan Aru yang telah memiliki BTS di sekitar 88% desa dan tidak lagi memiliki wilayah tanpa sinyal telepon seluler maupun internet. Namun, rasio pelaku e-commerce di daerah tersebut masih sekitar 2,18%. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki cakupan BTS lebih dari 93%, tetapi rasio pelaku e-commerce baru mencapai 1,26%.
Menurut Reza, kondisi tersebut membuktikan bahwa internet hanyalah salah satu prasyarat dalam membangun ekonomi digital.
"Ada daerah kepulauan yang BTS-nya sudah menjangkau hampir semua desa, tapi transaksi online-nya tetap di bawah tiga persen. Itu bukti sinyal saja tidak cukup, karena ongkos logistik, daya beli, dan literasi digital yang belum siap membuat orang tidak otomatis beralih ke transaksi digital," ujarnya.
Selain logistik, ia menilai pemerintah juga perlu memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital secara berkelanjutan. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang telah membuka toko daring, tetapi kesulitan mengembangkan usahanya karena minim pendampingan.
Baca Juga: Riset: Pulau Jawa Masih Mendominasi Aktivitas E-Commerce di Indonesia
Reza juga menilai kebijakan pemerintah saat ini masih lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi dibandingkan penguatan ekosistem ekonomi digital.
"Kebijakan saat ini baru separuh jalan. Sisi infrastruktur sinyal sudah cukup diperhatikan, tapi sisi hilir seperti logistik, literasi digital, dan pendampingan usaha masih jadi pekerjaan rumah besar," katanya.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi digital tidak cukup dilakukan dengan memperluas akses internet semata. Menurut NEXT Indonesia Center, pembangunan logistik, peningkatan literasi digital, serta penguatan kapasitas UMKM perlu berjalan beriringan agar lebih banyak daerah mampu memanfaatkan e-commerce sebagai penggerak ekonomi lokal.
Komentar (0)